Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Massa Anarkis

Jakarta – EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto memberi perintah tegas kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak massa anarkis yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

Presiden Prabowo memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu, 30 Agustus 2025, di Bogor. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan situasi keamanan terkini, terutama terkait aksi massa yang mulai beralih menjadi kerusuhan  Kapolri menuturkan bahwa instruksi Presiden jelas: “TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang”

Situasi keamanan makin memprihatinkan saat beberapa unjuk rasa beralih menjadi tindakan pembakaran gedung, fasilitas publik, dan serangan ke markas–markas kepolisian. Kapolri menegaskan bahwa tindakan semacam itu bukan lagi bagian dari aspirasi, melainkan telah masuk kategori pidana  Maka dari itu, TNI–Polri segera diturunkan ke lapangan untuk mengembalikan rasa aman bagi publik

Hukum & Ketertiban Menjadi Prioritas – Tegas

Kita tidak tinggal diam menghadapi eskalasi yang terjadi. Presiden memerintahkan tindakan tegas guna menjaga ketertiban dan supremasi hukum. Aksi anarkis seperti pembakaran dan perusakan fasilitas publik tidak dapat ditoleransi dan harus segera dihentikan sesuai kewenangan hukum

Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan sebelumnya, di mana Presiden sudah lebih dulu memberi arahan kepada instansi penegak hukum agar bertindak tegas terhadap premanisme berkedok ormas, untuk menjaga iklim investasi dan keamanan nasional  Kapolri pun secara konsisten mengulang komitmennya: Polri akan menindak mengambil sikap tegas, tanpa pandang bulu, terhadap aksi meresahkan masyarakat

Aksi Massa & Respons Pemerintah – Tegas

Dalam beberapa hari terakhir, massa dari berbagai kelompok—termasuk aktivis, pelajar, dan buruh—menggelar aksi protes di Jakarta dan kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan Beberapa unjuk rasa berubah menjadi ricuh, bahkan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan transportasi umum  Merespons itu, pemerintah bergerak cepat: presiden membatalkan kunjungan ke China dan fokus pada stabilitas dalam negeri.

Instruksi Presiden kepada Panglima TNI dan Kapolri adalah sinyal tegas bahwa negara tidak akan membiarkan kerusuhan merajalela tanpa penanganan hukum yang tepat—langkah yang tegas diharapkan mampu memulihkan stabilitas keamanan secepatnya.

(*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v