JAKARTA , – EKOIN – CO – Bara kemarahan rakyat pecah di berbagai penjuru tanah air. Sejak 25 Agustus 2025, gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kebijakan kontroversial DPR RI soal tunjangan rumah anggota senilai Rp50 juta per bulan menjalar menjadi kerusuhan besar-besaran. Dari Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Malang, Solo, Yogyakarta, Pontianak, Medan, Manado, hingga Palangkaraya, ribuan massa turun ke jalan menuntut pembubaran DPR RI.
Awalnya, aksi damai mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPR RI berubah menjadi gelombang tak terkendali ketika 28 Agustus malam seorang driver ojek online bernama Affan Gunawan tewas setelah terlindas mobil taktis Brimob saat aparat berusaha membubarkan demonstran. Tragedi itu menjadi pemicu amarah rakyat yang meledak. Massa murka mengepung Markas Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, melempari dengan batu meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sudah menyampaikan permohonan maaf resmi.
Namun, permintaan maaf itu justru tidak meredam kemarahan. 29 Agustus, gelombang demonstrasi semakin membesar. Mahasiswa, buruh, hingga komunitas ojek online bahu-membahu memenuhi jalan-jalan utama Jakarta. Tuntutan mereka jelas: hukum berat tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan maut tersebut.
Kemarahan rakyat pun menjalar menjadi aksi brutal. Jakarta memanas. Rumah milik Ahmad Sahroni, politisi NasDem, dijarah habis oleh massa. Tak hanya itu, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga rumah artis Uya Kuya juga tak luput dari sasaran amukan.
Fenomena ini kian dramatis ketika sejumlah tokoh publik buru-buru melayangkan permohonan maaf terbuka di media sosial. Dari Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani—semuanya berupaya meredam gelombang amarah rakyat. Namun, api sudah terlanjur menyala.
Pertanyaannya, apakah ini hanya letupan sesaat atau bom waktu kemarahan rakyat yang akhirnya meledak karena kesenjangan sosial dan gaya hidup mewah wakil rakyat di atas penderitaan masyarakat?
Situasi kian genting. Publik berharap pemerintah dan DPR segera sadar bahwa bangsa ini berada di ambang krisis sosial yang lebih dalam. Saatnya para pemimpin negeri mendengar jeritan rakyat, bukan sekadar menumpuk privilese di kursi kekuasaan.
Indonesia tengah diuji. Apakah bangsa ini bisa kembali normal, atau justru memasuki babak baru gejolak politik dan sosial?
