Jakarta, EKOIN.CO – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Mereka datang sejak pukul 13.00 WIB, mengenakan jaket almamater masing-masing, serta membawa bendera organisasi, bendera Merah Putih, hingga bendera One Peace.
Massa GMNI menempati sisi kanan, sementara PMKRI berada di sisi kiri pagar Gedung DPR/MPR/DPD. Kedua kelompok mahasiswa ini meneriakkan yel-yel perjuangan dan membentangkan poster tuntutan.
Aksi oleh GMNI kali ini diangkat dengan tema “Menata Ulang Arah Bangsa, Marhaen Bergerak, Rakyat Melawan Kekacauan.” Mahasiswa menilai situasi politik dan kebijakan ekonomi saat ini semakin menjauh dari kepentingan rakyat, sehingga perlu ada koreksi arah besar-besaran.
Berikut isi tuntutan mahasiswa
Dalam selebaran yang dibagikan di lokasi, ada sejumlah poin desakan mahasiswa, di antaranya:
1. Evaluasi dan pemecatan anggota DPR RI yang dianggap tidak pro-rakyat.
2. Pengesahan UU Perampasan Aset dan pembersihan kabinet, parlemen, serta partai politik dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Evaluasi menteri dan wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, serta penghentian tunjangan berlebih bagi pejabat publik.
4. Cabut tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN.
5. Reformasi Polri secara menyeluruh dengan mendesak Kapolri dicopot dari jabatannya.
6. Revisi UU TNI dan penghentian pembangunan Kodam yang dinilai memperkuat watak militeristik rezim.
7. Penolakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat miskin, serta menolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
8. Wujudkan reforma agraria sejati untuk menurunkan harga pangan.
9. Bangun industri nasional lewat jalan landreform sejati.
10. Adili Presiden Jokowi dan Wapres Gibran yang disebut mahasiswa gagal menjalankan amanat konstitusi.
Dari pantauan CNBC Indonesia, barisan mahasiswa terlihat disiplin dengan pengawalan koordinator lapangan masing-masing. Orasi disampaikan bersamaan, menyinggung isu UU Perampasan Aset, korupsi di lembaga negara hingga beban ekonomi rakyat kecil akibat kenaikan harga dan pajak.
“Kami ingin DPR dan pemerintah kembali pada semangat konstitusi. Anggota DPR itu seharusnya minimal berpendidikan S1, karena mereka membawa suara rakyat, bukan sekadar formalitas politik,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa Universitas Sahid dalam orasinya.
