Jakarta, Ekoin.co – Presiden RI Prabowo Subianto sudah beberapa kali memberikan sinyal peringatan untuk “bersih-bersih” Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pada pertengahan Januari 2026, Prabowo secara langsung meminta Kepala Badan Danantara memperbaiki tata kelola BUMN, terutama menghapus pemberian tantiem saat perusahaan merugi.
Selanjutnya, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan daerah pada Senin (3/2), Prabowo juga melemparkan peringatan kepada para eks bos BUMN. Ia meminta mereka bersiap menghadapi meja hijau.
“Peringatan ini harus diseriusi oleh aparat penegak hukum sebagai wujud komitmen penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan kepada Ekoin.co, Rabu (4/2).
Selama puluhan tahun, jabatan di BUMN kerap dipandang sebagai “posisi empuk” yang jauh dari jangkauan hukum yang tajam. Sementara jika kita melihat ke belakang, beban sejarah korupsi di tubuh BUMN telah memberikan luka yang sangat dalam bagi kas negara.
Beberapa kasus pidana korupsi besar yang pernah tercatat yaitu Asuransi Jiwasraya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun. Kemudian, kasus korupsi Asabri dengan kerugian sekitar Rp22,7 triliun dan suap di Garuda Indonesia dengan kerugian sekitar Rp8,8 triliun.
Pernyataan Prabowo bahwa eks pimpinan BUMN harus mempertanggungjawabkan kerja mereka secara hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Prabowo sedang membangun sistem akuntabilitas retrospektif. Artinya, melepas jabatan bukan berarti melepas tanggung jawab.
Bersih-bersih BUMN ini merupakan hal krusial karena BUMN adalah benteng kedaulatan ekonomi bangsa. Ketegasan Presiden dapat memulihkan kepercayaan pasar, menciptakan efisiensi anggaran negara, sekaligus memberikan efek jera bagi para mantan petinggi dan jadi peringatan bagi jajaran direksi saat ini.
“Tentu saja, langkah berani ini akan menghadapi tantangan. Namun, dukungan publik terhadap Prabowo dalam hal ini sangat kuat,” kata Iwan.
Kini, Kejaksaan Agung memegang bola panas tersebut. Publik menanti aksi nyata, yaitu proses hukum yang transparan, objektif, dan tuntas.
Dengan menargetkan akuntabilitas hingga ke masa lalu, Prabowo sedang membersihkan jalan bagi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih sehat. BUMN tidak boleh lagi menjadi “sapi perah” oknum, tapi harus kembali ke khitahnya sebagai alat kesejahteraan rakyat.
“Jika pimpinan BUMN bekerja dengan bersih, mereka tak perlu gentar. Namun bagi mereka yang berkhianat, pidato Prabowo adalah lonceng kematian bagi praktik lancung yang selama ini mereka sembunyikan,” tandas Iwan. (*)
