Bandung EKOIN.CO – Kementerian BUMN menyatakan dukungannya terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk memperkuat strategi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan serapan sektor perumahan melalui inovasi produk serta skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, tantangan utama saat ini terletak pada besarnya nominal angsuran. Menurutnya, cicilan rumah masih dianggap terlalu tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bersama BTN tengah menyiapkan strategi agar angsuran bisa ditekan sehingga masyarakat semakin terdorong untuk membeli rumah.
“Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini yang penting cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta,” ujar Kartika usai kunjungan ke Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung, Rabu (27/8/2025).
Pernyataan itu menggarisbawahi pentingnya skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan penghasilan masyarakat. Kartika menambahkan, jika angsuran rumah melebihi 30% penghasilan, akan sulit bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
Ia mencontohkan, dengan penghasilan Rp5 juta per bulan, cicilan maksimal yang dianggap aman hanya Rp1,5 juta. Namun, jika targetnya masyarakat dengan penghasilan Rp4 juta, tenor angsuran perlu diperpanjang agar cicilan bisa ditekan.
Upaya Menekan Angsuran KPR
Menurut Kartika, efisiensi harga rumah dan pembiayaan menjadi dua aspek yang harus disesuaikan dengan profil nasabah. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN dan BTN akan terus melakukan inovasi agar rumah bisa dibeli dengan harga tepat sekaligus pembiayaan lebih ringan.
“Supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga,” jelasnya.
Kartika juga mengingatkan, perlunya penyesuaian harga rumah subsidi. Menurutnya, saat ini harga rumah subsidi sebesar Rp166 juta sudah tidak lagi memadai karena tingginya harga material dan bahan baku.
“Pelan-pelan juga harga subsidi ini harus naik. Karena kan yang subsidi sekarang Rp166 juta. Itu kita lagi usulkan supaya ada penyesuaian karena nilai material memang sudah enggak memadai,” tambahnya.
Dengan demikian, kualitas rumah subsidi dan rumah masyarakat menengah diharapkan tidak memiliki kesenjangan yang terlalu jauh.
Strategi BTN untuk Dorong Penjualan
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menuturkan pihaknya sedang menyiapkan strategi untuk mendongkrak penjualan rumah. Salah satunya dengan memperpanjang tenor KPR agar angsuran lebih ringan.
“Tenornya kita panjangin, 20–30 tahun. Untuk kita [angsuran] bisa turun Rp100.000, Rp200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah, kan sesuatu banget. Dengan cara itu kita harapkan penjualan bisa naik,” jelas Nixon.
Selain memperpanjang tenor, BTN juga memangkas biaya awal yang ditanggung konsumen. Ia menyebutkan, meskipun uang muka sudah menurun, masih ada biaya lain yang cukup memberatkan. BTN berkomitmen untuk menekan biaya tersebut agar konsumen lebih mudah memiliki rumah.
“Di luar kan DP sudah turun banget. Tapi masih ada biaya-biaya lain yang kita mau kecilin lagi supaya biaya awalnya enggak terlalu berat atau bisa diangsur juga,” ungkapnya.
Pemerintah juga telah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendukung program perumahan. Kebijakan ini dinilai akan semakin mempermudah masyarakat dalam proses membeli rumah.
“Paling enggak biaya transaksi seperti BPHTB itu sama pemerintah ditanggung. Jadi benar-benar pas beli rumah ya bayarnya hanya untuk rumah saja,” imbuh Nixon.
Plt Direktur Utama Perumnas, Tambok Setyawati, menambahkan bahwa prospek KPR, baik subsidi maupun non-subsidi, masih sangat tinggi. Menurutnya, dibutuhkan produk keuangan inovatif dari perbankan agar penyerapan semakin optimal.
Tambok berharap BTN segera merampungkan produk pembiayaan KPR yang kompetitif agar masyarakat menengah dan MBR bisa lebih mudah mengakses kepemilikan rumah.
Ia mencontohkan Perumnas Samesta Pasadana yang berhasil menjual sekitar 1.500 unit rumah dari target 2.800 unit. Capaian itu membuktikan permintaan rumah masih tinggi, terutama jika akses transportasi mendukung.
“Jadi kebutuhan untuk mereka dekat dengan rumah pasti dibutuhkan. Prospeknya masih bagus sekali. Dan aksesnya juga mendukung, mulai dari kereta api hingga exit tol,” ujar Tambok.
Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah, BTN, dan Perumnas diharapkan mampu menghadirkan skema KPR yang terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup, keberhasilan program KPR murah akan ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan harga rumah dengan tenor angsuran yang sesuai daya beli masyarakat. Langkah-langkah efisiensi biaya dan inovasi produk keuangan menjadi kunci penting dalam memperluas kepemilikan rumah.
Melalui dukungan kebijakan pemerintah, BTN berpeluang besar meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Dengan begitu, target program perumahan nasional bisa tercapai secara berkelanjutan.
Inovasi tenor panjang dan penyesuaian harga rumah subsidi akan membawa dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hunian. Selain itu, penurunan biaya awal pembelian rumah akan memperingan beban konsumen.
Kesuksesan ini akan bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan serta koordinasi antara BUMN, bank, dan pengembang. Jika berjalan lancar, maka mimpi masyarakat menengah dan MBR untuk memiliki rumah akan semakin nyata.
Dengan strategi tersebut, diharapkan penjualan rumah meningkat, kualitas hunian membaik, dan beban cicilan semakin ringan bagi masyarakat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
