Jakarta, EKOIN.CO – Pagu anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada 2026 sebesar Rp2,59 triliun atau meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp1,97 triliun.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan pagu anggaran 2026 tersebut untuk membiayai tugas-tugas Bappenas.
Pagu anggaran tersebut dialokasikan dalam dua garis besar, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun yang berupa rupiah murni dan program perencanaan pembangunan nasional (PPN) sebesar Rp1,07 triliun.
Berdasarkan paparan, pagu untuk program PPN berasal dari tiga kantong, yakni rupiah murni sebesar Rp801,58 miliar, pinjaman luar negeri yang terdiri dari 5 proyek dengan jumlah Rp86,43 miliar, dan hibah luar negeri sebesar Rp181,28 miliar.
“Anggaran ini untuk membiayai tugas-tugas Bappenas seperti fungsi satu data, SDG serta pengawalan perencanaan pelaksanaan program hasil terbaik cepat, antara lain program makan bergizi, pemeriksaan kesehatan, pembangunan sekolah unggul, dan kelanjutan program-program seperti Kartu Sejahtera,” ungkap Pambudy pada RDP bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (3/9/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Adapun kegiatan untuk tahun 2026, Kementerian Bappenas akan terus mendukung pencapaian Trisula. Pencapaian Trisula mencakup program besar, yaitu penurunan jumlah orang miskin,pengembangan SDM yang berkualitas dan juga pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan,” sambungnya.
Pambudy menjelaskan bahwa dalam mencapai penurunan jumlah orang miskin, Bappenas melakukan, “Penyusunan tata kelola data, penyusunan peta jalan menuju Indonesia sejahtera, hingga penyusunan grand design, graduasi kemiskinan menuju sejahtera, dan termasuk juga digitalisasi pendidikan dan juga dalam peta jalan.”
Sementara untuk pengembangan SDM berkualitas berkualitas menyangkut penyusunan rencana perpres peta jalan pendidikan yang selama ini sudah disiapkan, penyusunan kerangka kebijakan nasional, penyusunan peta pendanaan model kebijakan pendanaan riset nasional, serta hingga penyusunan peta jalan pembunuhan gizi nasional.
Selanjutnya, dalam mencapai , pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkualitas mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang selama ini dikerjakan oleh, pencatatannya dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik, dan pengendalian inflasi juga dikerjakan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain hingga 31 Agustus 2025, sudah terserap anggaran Bappenas sebesar Rp925,71 miliar atau Rp71,58% dari pagu setelah efisiensi senilai Rp1,24 triliun.
