Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah tengah bersiap melakukan renovasi besar-besaran melalui alokasi dana sekitar Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum dan gedung DPRD yang rusak dampak aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Alokasi ini berasal dari anggaran darurat, ditujukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik secara cepat dan aman.
Target Renovasi dan Lokasi Prioritas
Anggaran renovasi ini mencakup berbagai kerusakan dengan tingkat ringan, sedang, hingga berat, di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa total biaya perbaikan dirinci menjadi hampir Rp900 miliar—sekitar “Rp800 sekian”—setelah perhitungan menyeluruh di seluruh wilayah terdampak
Perbaikan difokuskan pada fasilitas umum di Jakarta, termasuk halte TransJakarta dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), serta sejumlah gedung pemerintahan dan DPRD, seperti gedung DPRD Makassar dan Grahadi Surabaya yang paling parah terdampak
Proses Percepatan dan Sumber Dana
Pemerintah menargetkan proses renovasi ini rampung dalam jangka waktu enam bulan, dengan prioritas pengembalian fungsi fasilitas publik secepat mungkin Menteri PU juga memastikan percepatan pengerjaan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dampak bagi masyarakat diminimalisir
Anggaran tersebut seluruhnya berasal dari cadangan dana darurat, yang memang disiapkan untuk menghadapi kondisi tak terduga seperti kerusakan infrastruktur massal akibat bencana atau kericuhan . Dengan demikian, pengerjaan tidak mengganggu alokasi rutin dan tetap mempertahankan prioritas keuangan nasional.
Melalui pemulihan yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan publik kembali normal, dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi fasilitas umum pun pulih.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
