JAKARTA EKOIN.CO – Pemerintah Dorong Warga Kerja di Pasar Non-Tradisional Luar Negeri Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membuka akses bagi warga yang ingin bekerja di pasar non‑tradisional luar negeri. Strategi ini menargetkan negara-negara dengan peluang ekonomi berkembang yang belum menjadi tujuan konvensional tenaga kerja Indonesia.
[Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Inisiatif ini bertujuan memperluas jangkauan pasar kerja sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan negara tujuan. Pemerintah memastikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja yang menempuh jalur resmi.
Strategi Pemerintah Dorong Penempatan Tenaga Kerja
Kemnaker menekankan pentingnya kerja sama melalui skema G to G (Government to Government) maupun P to P (Private to Private). Skema ini mempermudah prosedur penempatan dan meminimalkan risiko bagi pekerja.
“Kami ingin warga kita siap bersaing di pasar global, bukan hanya di negara tujuan konvensional,” kata Menteri Ketenagakerjaan. Bantuan yang disiapkan meliputi pelatihan, pendampingan penempatan, dan perlindungan hukum.
Fokus pemerintah juga pada sektor-sektor baru yang sedang tumbuh, seperti teknologi, manufaktur, dan jasa profesional, agar pekerja Indonesia dapat menyesuaikan keterampilan dengan permintaan pasar.
Peluang dan Tantangan Pasar Non-Tradisional
Pasar non-tradisional mencakup negara-negara di Amerika Selatan, Eropa Timur, dan Afrika, yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun masih jarang dijadikan tujuan pekerja migran. Pemerintah memanfaatkan jejaring diaspora dan perwakilan RI untuk memetakan peluang kerja dan membuka jalur informasi lebih efektif.
Selain pelatihan, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan bantuan modal bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Hal ini diharapkan menurunkan hambatan ekonomi dan memperluas partisipasi tenaga kerja.
Masyarakat yang berminat masih menunggu rincian bantuan modal dan perlindungan selama berada di negara tujuan. Koordinasi intensif antara Kemnaker, BP2MI, dan Kemenlu terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pekerja.
Program ini sejalan dengan diplomasi ekonomi pemerintah, yang menekankan pentingnya diversifikasi pasar dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di level internasional.
Dengan dukungan ini, diharapkan lebih banyak pekerja Indonesia dapat mengakses pasar global secara profesional dan aman, sekaligus membawa kontribusi signifikan bagi ekonomi negara.
Pemerintah juga mendorong masyarakat memanfaatkan pelatihan dan pendampingan sebagai investasi keterampilan jangka panjang, agar lebih siap menghadapi peluang kerja di pasar non-tradisional yang beragam.
Secara keseluruhan, program ini bukan hanya membuka akses kerja, tetapi juga mendidik warga untuk lebih adaptif dan kompetitif di pasar global.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
