Jakarta EKOIN.CO – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumumkan keputusan penting terkait tunjangan anggota parlemen. Seluruh fraksi di DPR RI sepakat menghapus tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil setelah Puan memimpin rapat bersama delapan pimpinan fraksi di gedung parlemen.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Puan menjelaskan, penghapusan tunjangan perumahan dilakukan sebagai bentuk transparansi dan efisiensi anggaran negara. Selain itu, DPR RI juga memutuskan moratorium terhadap kunjungan kerja anggota dan seluruh komisi DPR.
“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan, Kamis (4/9/2025), dilansir dari Kompas TV.
Keputusan ini mendapat perhatian publik karena tunjangan perumahan anggota DPR selama ini dinilai cukup tinggi. Langkah penghapusan tunjangan diharapkan dapat meningkatkan citra DPR di mata masyarakat serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih bijak.
Dampak Keputusan Tunjangan DPR
Langkah penghapusan tunjangan perumahan diprediksi akan mengurangi beban fiskal negara hingga miliaran rupiah per tahun. Penghematan anggaran ini nantinya bisa dialokasikan untuk program prioritas yang lebih menyentuh rakyat, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, moratorium kunjungan kerja menjadi bagian dari upaya DPR untuk lebih fokus pada fungsi legislasi dan pengawasan, daripada kegiatan yang dinilai bersifat rutin dan administratif. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja parlemen.
Keputusan tersebut juga mencerminkan adanya kesepakatan lintas fraksi untuk melakukan reformasi internal DPR. Semua pihak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Reaksi Publik dan Evaluasi DPR
Beberapa analis politik menilai langkah DPR ini sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat agar lebih hemat dan bertanggung jawab. Reformasi semacam ini dapat menjadi contoh bagi lembaga publik lain dalam melakukan efisiensi anggaran.
Warga menyambut baik keputusan ini karena menunjukkan DPR mendengarkan aspirasi publik terkait pengelolaan anggaran. Dengan penghapusan tunjangan, anggota DPR diharapkan lebih fokus pada pekerjaan legislatif dan pengawasan program pemerintah.
Selain itu, penghapusan tunjangan juga dapat menekan potensi penyalahgunaan dana dan memperkuat citra parlemen sebagai lembaga yang efisien dan transparan. Langkah ini menjadi momentum penting dalam upaya reformasi parlemen yang lebih modern.
Keputusan ini berlaku mulai bulan ini, dan seluruh anggota DPR diminta untuk menyesuaikan kebijakan internal mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
DPR menegaskan bahwa penghapusan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja tidak mengurangi hak-hak anggota yang sah, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa DPR mulai menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu, sebuah langkah penting menuju parlemen yang lebih kredibel dan terpercaya.
Secara keseluruhan, penghapusan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja menjadi sinyal bahwa DPR berkomitmen pada reformasi internal dan pengelolaan anggaran yang lebih bijak. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
