Jakarta EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya berpusat di Jakarta. Langkah strategis ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis ini, menghadirkan jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo memberikan arahan agar investasi yang masuk ke Indonesia dapat tersebar merata, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di luar ibu kota. Fokus ini sekaligus menjadi upaya mengakhiri dominasi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, Presiden menekankan, “Dalam sektor ekonomi, Presiden Prabowo meminta kepada tim ekonomi untuk memastikan investasi-investasi ini bisa mendorong peningkatan lapangan kerja secara merata di Tanah Air, dan tidak memusat di Jakarta saja.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang merata.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan laju urbanisasi, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai provinsi. Dengan penyebaran investasi, peluang kerja di daerah akan bertambah, sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang maksimal.
Strategi Pemerataan Investasi dan Lapangan Kerja
Pemerintah berencana mendorong sektor-sektor strategis di berbagai provinsi, dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, menarik investor lokal maupun asing untuk menanam modal di daerah-daerah potensial selain Jakarta.
Presiden juga menekankan pentingnya memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Hal ini termasuk sektor industri, pariwisata, hingga teknologi, agar setiap wilayah dapat berkembang sesuai keunggulan masing-masing. Pemerataan investasi akan memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Fokus Perbaikan Infrastruktur Pasca-Demonstrasi
Selain isu ekonomi, rapat tersebut membahas percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat aksi anarkis dalam demonstrasi beberapa waktu lalu. Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera melakukan pemulihan. Sekretaris Kabinet menjelaskan, “Melakukan percepatan perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat adanya beberapa aksi anarkis dalam demonstrasi di minggu kemarin, agar masyarakat bisa beraktivitas kembali secara nyaman.”
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa anggaran pemulihan fasilitas publik sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat. Total kerusakan diperkirakan mencapai Rp950 miliar, dan seluruh biaya akan ditanggung melalui pos kedaruratan APBN di Kementerian PUPR.
Skema pemulihan ini dirancang agar pelayanan publik dapat kembali normal secepat mungkin. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kenyamanan masyarakat dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Pemerataan investasi dan pemulihan infrastruktur menjadi dua prioritas utama pemerintah saat ini. Dengan sinergi antar kementerian, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
Ke depannya, penyebaran investasi di luar Jakarta diharapkan akan membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Langkah ini juga memperkuat fondasi ekonomi nasional menghadapi tantangan global.
Pemerintah menegaskan bahwa komitmen terhadap pemerataan pembangunan bukan sekadar slogan, melainkan arahan strategis yang harus diwujudkan melalui program konkret. Evaluasi berkala akan dilakukan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pemulihan fasilitas umum dan penyebaran investasi menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dukungan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kerja sama antara pusat dan daerah, ditambah keterlibatan sektor swasta, diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang merata. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat stabilitas ekonomi.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana semua warga dapat merasakan manfaat pembangunan. Pemerintah memastikan arahan Presiden Prabowo diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
