Jakarta,EKOIN.CO- Anggaran transfer ke daerah (TKD) dipastikan merosot pada tahun 2026. Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan alokasi TKD sebesar Rp650 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan hingga 29,34% dibandingkan dengan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp864,06 triliun. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Kondisi ini menjadi perhatian publik karena TKD selama ini berperan besar dalam menopang belanja daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa perubahan struktur anggaran bertujuan memperkuat belanja pusat agar lebih langsung dirasakan warga.
Kebijakan transfer ke daerah 2026
Menurut dokumen RAPBN, alokasi TKD sebesar Rp650 triliun dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi dan prioritas nasional. Pemerintah menekankan agar daerah lebih mandiri dalam mengelola pendapatan asli daerah. Dengan demikian, belanja pusat akan diarahkan untuk mendukung program-program strategis yang langsung menyentuh masyarakat.
Selain TKD, pos belanja lain justru naik. Belanja pemerintah pusat untuk masyarakat daerah dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp1.376,9 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang sebesar Rp1.333 triliun. Peningkatan tersebut dipandang sebagai langkah menjaga keseimbangan pembangunan di tengah penurunan TKD.
Kementerian Keuangan menilai langkah ini perlu dilakukan agar belanja negara lebih efektif. “Kebijakan transfer ke daerah diarahkan lebih selektif, sementara intervensi pusat diperkuat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” terang pejabat Kemenkeu dalam penjelasan RAPBN.
Perubahan arah belanja pusat
Belanja pusat yang meningkat difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar. Dengan pola ini, pemerintah berharap pemerataan pembangunan tetap terjaga meski daerah menerima alokasi TKD yang lebih kecil.
Sektor perlindungan sosial menjadi salah satu penerima porsi anggaran besar. Program bantuan sosial diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
Sementara itu, di bidang infrastruktur, belanja pusat diarahkan untuk proyek-proyek strategis nasional yang dinilai mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas. Hal ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui investasi dan lapangan kerja.
Langkah ini mendapat sorotan dari sejumlah ekonom. Mereka menilai, meski pengurangan TKD bisa mendorong efisiensi daerah, risiko ketimpangan tetap harus diantisipasi. Sebab, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk menutup kekurangan dari dana pusat.
Pemerintah menegaskan bahwa meski TKD turun, tidak ada penurunan komitmen terhadap pembangunan daerah. Justru dengan penguatan belanja pusat, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih merata.
Pada akhirnya, pergeseran anggaran ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih terkendali. RAPBN 2026 mencoba menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal pusat dan daerah, sembari memastikan pembangunan tetap inklusif.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
