Jakarta,EKOIN.CO- Pemerintah kembali membuka kesempatan besar bagi tenaga honorer melalui jalur afirmasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Kesempatan ini dipandang sebagai momentum penting, karena afirmasi hanya berlaku tahun ini dan menjadi peluang terakhir sebelum masa penyelesaian status non ASN ditutup pada Oktober 2025. Ikuti berita terbaru di WA Channel EKOIN.
Kesempatan PPPK Jalur Afirmasi 2024
Saat ini proses seleksi PPPK memasuki tahap pengisian daftar riwayat hidup (DRH) bagi nama-nama yang sudah diusulkan pemerintah daerah ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagi tenaga honorer, jalur afirmasi menjadi pintu yang sangat strategis, karena membuka jalan untuk pengangkatan menjadi aparatur negara.
Namun, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa honorer yang mengundurkan diri setelah namanya diusulkan ke pusat akan menghadapi risiko serius. “Peluang ini hanya berlaku untuk tahun ini. Apalagi skema untuk PPPK paruh waktu, sehingga kesempatan tidak boleh dibuang sia-sia,” ujarnya.
Di sisi lain, BKN juga menekankan pentingnya kesempatan ini. Kepala BKN, Zudan Arif, menyampaikan bahwa afirmasi memang diberikan untuk mendukung penyelesaian non ASN, tetapi hanya berlaku di tahun 2024. Jika peluang ini dilewatkan, tenaga honorer harus siap menghadapi konsekuensi di kemudian hari.
Risiko Mundur dari PPPK Paruh Waktu
Pemerintah memberikan skema PPPK paruh waktu sebagai masa transisi bagi tenaga honorer sebelum menjadi penuh waktu. Namun, keputusan untuk mundur dari skema ini akan merugikan honorer sendiri. Mereka bisa kehilangan peluang afirmasi sekaligus kesempatan untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu.
Pegawai dengan kinerja baik dan dinilai layak berpeluang besar dialihkan dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu, dengan persetujuan instansi tempat bekerja. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan kepastian karier bagi tenaga honorer yang konsisten bekerja dengan baik.
Rini Widyantini menekankan kembali bahwa kesempatan afirmasi adalah bagian dari komitmen pemerintah menuntaskan persoalan tenaga non ASN yang sudah lama berlangsung. “Paruh waktu ini hanya masa transisi untuk menuju penuh waktu. Jangan disia-siakan,” ucapnya.
Penyelesaian tenaga non ASN menjadi fokus hingga batas waktu Oktober 2025. Pemerintah menargetkan seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat ditetapkan statusnya sebelum tenggat waktu berakhir.
Kesempatan afirmasi ini dipandang sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian tenaga honorer yang telah lama mendukung pelayanan publik. Dengan peluang yang terbuka lebar, tenaga honorer diharapkan tidak lagi ragu memanfaatkan momentum tersebut.
Kesempatan afirmasi PPPK tahun 2024 adalah peluang langka yang tidak boleh diabaikan oleh tenaga honorer. Pemerintah telah menegaskan bahwa afirmasi hanya berlaku tahun ini.
Risiko mundur dari skema PPPK paruh waktu sangat besar, karena tenaga honorer bisa kehilangan haknya untuk dialihkan ke status penuh waktu.
Bagi honorer dengan kinerja baik, jalur transisi dari paruh waktu ke penuh waktu tetap terbuka luas dengan persetujuan instansi tempat bekerja.
Pemerintah serius menuntaskan status non ASN sebelum tenggat Oktober 2025. Ini menunjukkan adanya kepastian arah karier bagi tenaga honorer.
Dengan demikian, para honorer perlu mempertimbangkan matang-matang setiap keputusan agar kesempatan yang ada benar-benar dimanfaatkan secara optimal. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
