Jakarta,EKOIN.CO- Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan proyek strategis, khususnya di sektor pangan dan kelautan, harus dilakukan tanpa hambatan birokrasi. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025), dengan penekanan agar regulasi tidak menjadi penghalang jalannya program. Ikuti update terbaru di WA Channel EKOIN.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan Presiden meminta semua kementerian dan lembaga mengeksekusi program dengan cepat. “Arahan beliau, semua program harus dipercepat. Tidak boleh ada hambatan hanya karena alasan ‘kertas’ atau aturan teknis. Termasuk soal pangan, harus segera jalan,” kata Zulhas.
Percepatan Proyek Pangan
Zulhas menyebut pemerintah sedang mengoptimalkan lahan pertanian dan mempercepat pembangunan sawah baru di sejumlah daerah. Wilayah yang diprioritaskan antara lain Wanam di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan di Wanam hampir selesai, namun masih menemui kendala tata ruang. Pemerintah pun tengah menyiapkan percepatan perubahan fungsi tata ruang agar proyek bisa segera dilanjutkan.
Selain sawah baru, program strategis juga mencakup Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah mendorong agar koperasi desa segera berjalan sebagai pusat produksi dan distribusi pangan masyarakat.
Prabowo ingin agar program pangan ini tidak sebatas memenuhi kebutuhan karbohidrat, melainkan juga berfokus pada pemenuhan gizi protein. Karena itu, sektor kelautan dan perikanan ikut dipacu agar berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
Program Desa Nelayan dan Tambak
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan 100 desa nelayan hingga akhir tahun 2025. Zulhas menegaskan, “Desa nelayan juga dipercepat. Ini bukan sekadar proyek, tapi percepatan untuk pemenuhan gizi masyarakat.”
Selain desa nelayan, Presiden juga menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengeksekusi pembangunan tambak. Target yang dipasang cukup besar, yakni 20.000 hektar tambak selesai tahun depan.
Proyek tambak ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang mencapai 70.000 hektar. Menurut pemerintah, langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus protein nasional.
Zulhas menuturkan, percepatan proyek merupakan komitmen Presiden untuk memastikan masyarakat merasakan dampak nyata. Hambatan birokrasi, kata dia, tidak boleh lagi menjadi alasan keterlambatan.
Percepatan proyek pangan dan kelautan ini dipandang krusial dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Pemerintah menilai, jika terlambat, Indonesia akan kesulitan mengejar target swasembada pangan di masa mendatang.
Prabowo ingin percepatan bukan hanya dalam bentuk instruksi, tetapi juga dieksekusi secara konkret di lapangan. Dengan begitu, program ketahanan pangan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Langkah percepatan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mengutamakan efisiensi, hasil nyata, dan minim hambatan regulasi. Presiden meminta semua pihak bekerja dalam satu komando untuk memastikan keberhasilan program strategis nasional.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
