Jakarta EKOIN.CO – Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyoroti kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai menahan laju pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan perlambatan ini tak lepas dari dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) hingga pernah menyentuh Rp800 triliun. Kritik ini menguat setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap minimnya uang beredar di masyarakat sebagai salah satu faktor utama.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan, naik tipis dari kuartal sebelumnya 4,87%. Namun, angka itu dianggap Ibrahim belum mencerminkan potensi riil ekonomi Indonesia. Ia menilai lambatnya belanja pemerintah serta kebijakan moneter membuat perbankan lebih memilih instrumen BI dibanding menyalurkan kredit.
Pertumbuhan Ekonomi Tertahan Akibat Dana Parkir
Menurut Ibrahim, praktik penempatan dana pemerintah di BI justru memperlambat sirkulasi uang di masyarakat. “Perlambatan disebabkan oleh besarnya dana pemerintah yang berasal dari penerimaan negara hanya diendapkan di bank sentral, nilainya pernah menyentuh Rp800 triliun,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan, minimnya uang beredar membuat otoritas fiskal maupun moneter turut memikul tanggung jawab. “Minimnya uang yang beredar beberapa waktu belakangan membuat otoritas fiskal maupun moneter berdosa, karena memicu kecilnya pertumbuhan ekonomi. Khususnya, saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi),” ungkap Ibrahim.
Selain itu, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) disebut menjadi penyebab lain tersendatnya aliran dana. Instrumen ini lebih diminati perbankan dibanding menyalurkan kredit, sehingga sektor riil kekurangan dorongan. Kondisi tersebut berimbas pada daya beli masyarakat yang menurun.
Dorongan Penyaluran Dana ke Sektor Riil
Dari sisi fiskal, Ibrahim menekankan pentingnya percepatan belanja negara. Ia mendukung gagasan penempatan sebagian dana pemerintah pada bank-bank himpunan milik negara (himbara). Menurutnya, kebijakan itu akan jauh lebih produktif.
“Dana itu akan efektif berada di himbara dengan harapan disalurkan untuk kredit kepada sektor riil,” ucap Ibrahim. Bank yang masuk kategori himbara antara lain Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, dan BSN.
Jika langkah itu diterapkan, potensi peningkatan investasi dan konsumsi domestik akan lebih besar. Dengan begitu, peran fiskal tidak berhenti hanya pada penarikan pajak dan penerbitan utang, tetapi juga menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan produktif.
Ibrahim menegaskan bahwa koordinasi antara Kemenkeu dan BI harus diperkuat. Kebijakan fiskal yang ekspansif tidak akan efektif jika kebijakan moneter justru menahan peredaran uang. Ia menilai sinergi diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak terjebak pada angka moderat.
Ke depan, ia mendorong kebijakan yang lebih seimbang agar dana pemerintah tidak sekadar menjadi cadangan di bank sentral. Menurutnya, strategi optimalisasi dana akan menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan. Dengan begitu, target peningkatan ekonomi dapat tercapai lebih cepat.
Langkah ini juga diharapkan mampu memulihkan daya beli masyarakat yang selama ini melemah akibat keterbatasan likuiditas. Percepatan penyaluran dana melalui perbankan dapat mendorong dunia usaha lebih bergairah, terutama sektor riil yang menjadi penopang lapangan kerja.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
