Kuningan, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan pembangunan yang merata sebagai kunci terciptanya keadilan sosial dan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang berkeadilan diprioritaskan mulai dari desa dan lapisan bawah, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengentaskan kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui penguatan inklusi keuangan masyarakat di pedesaan, yang diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi akar rumput.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Januari 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Menyadari hal ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga 0% pada 2026, dengan target angka kemiskinan umum berada pada kisaran 6,5% hingga 7,5%.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), bersama dengan RISE Institute, meluncurkan Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) pada Jumat, 29 Agustus. Program ini merupakan upaya memperkuat inklusi keuangan masyarakat di pedesaan, dimulai dengan pilot project di Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Program ini dirancang untuk memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Intervensi yang diberikan mencakup pemberian produk keuangan yang relevan, edukasi dan literasi keuangan yang komprehensif, serta peningkatan aksesibilitas layanan keuangan. Desa Paninggaran dipilih sebagai lokasi pertama program ini karena memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kopi sebagai produk unggulan yang berpeluang menembus pasar ekspor Eropa. Kehadiran DNKI dan seluruh mitra terkait di Desa Paninggaran merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu mengembangkan usaha yang produktif.
Sebanyak 187 KPM yang berada di desil 1-4 menjadi sasaran utama program ini, di mana mereka memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, Program PINTAR diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan desa sekaligus mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Sinergi ini menjadi kunci untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Dukungan OJK
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, menyampaikan harapannya terhadap program ini. “Dengan kolaborasi seluruh undangan yang hadir, termasuk mitra Lembaga keuangan dan RISE Institute, diharapkan pada tiga bulan ke depan sudah dapat dilihat progres yang nyata dalam pemberdayaan ekonomi dari 187 KPM ini,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menargetkan hasil yang cepat dan terukur dari program yang diluncurkan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ismail Riyadi, turut menyampaikan dukungan. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1,7 juta agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di seluruh Indonesia. Para agen ini siap untuk memperluas akses layanan keuangan digital ke seluruh pelosok negeri. Dukungan ini sangat vital untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Selain itu, OJK juga memiliki Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) yang dapat dikolaborasikan dengan Program PINTAR. Program Desa EKI mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi keuangan, pemberian modal, perlindungan asuransi, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang kuat, memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan terintegrasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan, Erdiriyo, menegaskan kembali tujuan utama dari program ini. “Mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari kerja sama yang berkelanjutan untuk memastikan setiap keluarga di desa ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan sejahtera, serta menjadi percontohan untuk desa lainnya,” pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Program PINTAR tidak hanya berfokus pada satu desa, tetapi juga diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain di seluruh Indonesia.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, menunjukkan dukungan yang luas terhadap program ini. Turut hadir antara lain Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Paninggaran, serta perwakilan Lembaga Keuangan dan Masyarakat Setempat. Kehadiran mereka menegaskan komitmen dari tingkat pusat hingga daerah dalam mensukseskan Program PINTAR.
Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Desa
Program PINTAR merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa. Dengan memberdayakan masyarakat melalui akses ke layanan keuangan, pemerintah memberikan alat yang dibutuhkan bagi mereka untuk mengelola keuangan, menabung, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Hal ini akan memutus rantai kemiskinan dan menciptakan siklus pertumbuhan yang positif.
Desa Paninggaran, dengan potensi besar yang dimilikinya, adalah tempat yang ideal untuk memulai. Dengan dukungan finansial dan edukasi yang tepat, para petani dan pelaku UMKM di desa ini akan mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kopi dan produk-produk unggulan lainnya memiliki peluang besar untuk menembus pasar global, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Pentingnya inklusi keuangan di desa juga terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan memiliki akses ke produk-produk keuangan seperti asuransi, masyarakat desa akan lebih siap menghadapi risiko-risiko yang tidak terduga, seperti gagal panen atau bencana alam. Hal ini akan mengurangi kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi.
Selain itu, program ini juga akan mendorong penggunaan teknologi digital di pedesaan. Dengan adanya layanan Laku Pandai dan dukungan dari OJK, masyarakat desa akan terbiasa dengan transaksi digital. Hal ini akan membuka pintu bagi mereka untuk mengakses berbagai layanan e-commerce dan fintech yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha mereka.
Sebagai penutup, peluncuran Program PINTAR di Desa Paninggaran, Kuningan, adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat inklusi keuangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dari akar rumput, dengan memberdayakan masyarakat desa. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.
Saran dari berita ini adalah agar pemerintah terus memantau dan mengevaluasi dampak dari Program PINTAR secara berkala. Data yang akurat mengenai peningkatan pendapatan KPM dan pertumbuhan UMKM di desa sangat penting untuk mengukur keberhasilan program. Hasil dari pilot project ini harus didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi panduan untuk replikasi di desa-desa lain.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa literasi keuangan yang diberikan tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan sesuai dengan konteks lokal. Edukasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Pihak-pihak terkait, seperti perbankan dan fintech, harus menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan.
Pada akhirnya, keberhasilan Program PINTAR akan menjadi cerminan dari komitmen bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan terus berinvestasi pada pembangunan desa dan inklusi keuangan, Indonesia dapat mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
