Jakarta, EKOIN.CO – Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh BUMN pemilik lahan untuk melaksanakan program perumahan sosial. Kebijakan ini ditujukan agar jutaan keluarga Indonesia memiliki kesempatan mendapatkan hunian layak.
Gabung WA Channel EKOIN
Instruksi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi untuk rakyat. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat sektor perumahan nasional.
Menurut Hashim, pemanfaatan lahan BUMN akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah rakyat dengan harga terjangkau. Langkah ini dipandang sebagai terobosan strategis dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak.
Perumahan Sosial Jadi Prioritas Nasional
Program perumahan sosial yang digagas pemerintah menyasar kelompok masyarakat kecil dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema yang ditawarkan memungkinkan pembelian rumah sesuai dengan kemampuan gaji bulanan.
Pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun. Dana ini diperuntukkan mendukung sisi suplai dan permintaan di sektor perumahan, sehingga akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah semakin terbuka.
Hashim menekankan bahwa program perumahan sosial tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga peningkatan taraf hidup masyarakat. “Perumahan ini adalah bukti negara hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit. Melalui program ini, pemerintah berupaya menekan angka kesenjangan tersebut secara signifikan.
Manfaat Perumahan Sosial bagi Rakyat
Kehadiran perumahan sosial diyakini memberi dampak luas. Hunian layak tidak hanya memenuhi hak dasar manusia, tetapi juga menjadi fondasi kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Memiliki rumah yang layak meningkatkan kualitas hidup, baik dari sisi kesehatan, keamanan, maupun stabilitas keluarga. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi karena warga yang memiliki hunian lebih produktif.
Selain itu, kepemilikan rumah berkontribusi pada stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik akibat ketidaksetaraan. Akses hunian layak juga dinilai dapat menekan angka kemiskinan secara bertahap.
Pemerintah menilai keberhasilan program ini akan memberi efek domino terhadap pelestarian lingkungan. Perumahan yang tertata akan mengurangi polusi, kemacetan, serta kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan.
Dengan berbagai manfaat tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan perumahan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Harapannya, jutaan keluarga Indonesia dapat segera memiliki rumah yang layak huni.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
