Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merumuskan sebuah inisiatif strategis yang ambisius, yakni Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Paket ini dirancang sebagai respons proaktif terhadap dinamika ekonomi global dan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan yang berkualitas serta menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam jangka pendek maupun panjang. Program ini terdiri dari 8 program akselerasi yang akan dieksekusi pada tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan hingga tahun 2026, dan 5 program andalan yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (15/09), menjelaskan secara rinci berbagai program yang akan dijalankan. Salah satu program akselerasi pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi, khususnya mereka yang berstatus fresh graduate atau maksimal satu tahun setelah kelulusan. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama erat dengan sektor industri. Target awal program ini adalah 20 ribu orang. Setiap peserta akan menerima uang saku yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. Untuk mendukung inisiatif ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp198 miliar untuk tahun 2025.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan dan memperluas cakupan program PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Program yang sebelumnya hanya berlaku untuk sektor padat karya, kini diperluas untuk mencakup sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan kafe. Menurut Menko Airlangga, target penerima manfaat dari program ini mencapai 552 ribu pekerja. Insentif berupa PPh 21 yang ditanggung 100% ini akan berlaku untuk sisa tahun pajak 2025, yakni selama tiga bulan, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp120 miliar. “Yang kedua mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah, yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100% PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan. Anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan bantuan pangan. Program ini akan menyalurkan 10 kilogram beras kepada masyarakat selama dua bulan, yaitu pada bulan Oktober dan November. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp7 triliun. Menko Airlangga menambahkan bahwa evaluasi mendalam akan dilakukan pada bulan Desember untuk mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Program lain yang diluncurkan adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program ini menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50% selama enam bulan. Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta untuk dua orang anak. Sementara itu, ahli waris juga akan berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta melalui JKM.
Paket ini juga mencakup manfaat tambahan melalui program perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menurunkan suku bunga kredit perumahan untuk pekerja dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk cicilan perumahan maupun uang muka. Sementara itu, untuk para pengembang perumahan, suku bunga juga diturunkan dari BI rate +6% menjadi +4%. Inisiatif ini diharapkan mampu memperluas kesempatan bagi para pekerja untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. “Ini seluruhnya juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK. Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” jelas Menko Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) yang akan diimplementasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Program ini akan berjalan dari September hingga Desember 2025 dengan sasaran 609.465 penerima manfaat. Untuk mendukung pelaksanaannya, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kementerian Perhubungan.
Selanjutnya, Pemerintah juga mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuannya adalah untuk mempermudah investasi dengan mengintegrasikan sistem antar-Kementerian/Lembaga serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Alokasi dana sebesar Rp3,5 miliar per RDTR disiapkan untuk mendukung program ini. Pemerintah menargetkan 50 daerah pada tahun 2025 dan 300 daerah pada tahun 2026. Selain itu, program perkotaan dengan pilot project di beberapa kota besar, seperti Jakarta, juga akan diberlakukan untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig ekonomi.
Program yang Berkelanjutan untuk Tahun 2026
Terkait program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, pemerintah berencana memperpanjang insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Insentif ini dipastikan berlaku hingga tahun 2029, sehingga tidak lagi diperpanjang setiap tahun. Pada tahun 2025, alokasi anggaran telah disiapkan sebesar Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 542 ribu. Seluruhnya akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah.
Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata juga akan diberikan dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Selain itu, insentif PPh 21 DTP juga akan diberikan bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit. Program ini menargetkan 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar yang telah disediakan pada tahun 2025.
Terakhir, pemerintah juga akan memperluas program diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah. Cakupannya tidak hanya untuk pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi juga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Program ini menargetkan 9,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp753 miliar.
Sektor Potensial untuk Penciptaan Lapangan Kerja
Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, seperti Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan estimasi penyerapan 681 ribu tenaga kerja dan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025. Selanjutnya, program Kampung Nelayan Merah Putih juga akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan 8.645 tenaga kerja. Proyeksi jangka panjang program ini adalah mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.
Di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program ini juga akan ditopang dengan modernisasi kapal yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja. Pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT juga akan diperuntukkan bagi koperasi maupun pelaku usaha BUMN.
Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Berbagai inisiatif tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program,” pungkas Menko Airlangga.
Berbagai program dan insentif yang diluncurkan oleh Pemerintah dalam Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja mencerminkan sebuah langkah strategis yang komprehensif. Tujuan utamanya bukan hanya merespons tantangan ekonomi global, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari industri padat karya, pariwisata, hingga sektor perumahan dan pertanian, menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan efek berganda yang positif. Dengan mengalokasikan anggaran besar dan menargetkan berbagai segmen masyarakat, mulai dari lulusan perguruan tinggi hingga pekerja informal, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Realisasi dari program-program ini akan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi isu ketenagakerjaan dan mendorong stabilitas ekonomi. Kesuksesan pelaksanaan program ini tidak hanya akan tergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antar lembaga dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
Sebagai penutup, seluruh inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Program-program yang bersifat akseleratif dan berkelanjutan ini, didukung oleh deregulasi dan berbagai insentif, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan demikian, target penciptaan jutaan lapangan kerja baru menjadi realistis. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi paket ini akan menjadi cerminan dari kemampuan bangsa untuk beradaptasi, berinovasi, dan tumbuh di tengah ketidakpastian global, demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
