Semarang, EKOIN.CO – Provinsi Jawa Tengah kembali mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, provinsi ini mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Indonesia. Capaiannya mencapai Rp30,48 triliun, yang tersalurkan kepada lebih dari 590 ribu debitur. Realisasi tersebut menjadi cerminan dari peran penting Jawa Tengah sebagai motor penggerak ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam mendorong sektor UMKM dan industri padat karya. Secara nasional, penyaluran KUR telah mencapai Rp180,01 triliun hingga 31 Agustus 2025, atau 62,62% dari target tahunan Rp287,47 triliun, dengan 3,07 juta debitur yang telah menerima manfaat.
Kinerja ekonomi di Jawa Tengah terus menunjukkan pertumbuhan yang solid dan konsisten. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat sebesar 5,28% (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12%. Dengan performa tersebut, Jawa Tengah menyumbang kontribusi tertinggi keempat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 8,25%. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada triwulan II 2025 adalah sektor pertanian dan industri pengolahan, yang masing-masing berkontribusi sebesar 0,14% dan 1,43%.
Sebagai salah satu lumbung pangan utama, Jawa Tengah adalah penghasil padi terbesar ketiga di Indonesia. Produksi padi diperkirakan mencapai 8,6 juta ton sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Di samping itu, provinsi ini juga dikenal sebagai pusat industri padat karya, dengan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Tengah mencapai 33,34%. Sektor pertanian dan industri pengolahan ini memainkan peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Upaya ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif dan memastikan program berjalan efektif. Hal ini terlaksana melalui sinergi erat antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan penyalur, perusahaan penjamin/asuransi kredit, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kolaborasi yang terpadu antar-stakeholder menjadi kunci agar Kredit Alsintan dan KIPK benar-benar mampu mendukung produktivitas, meningkatkan daya saing, dan memperkuat struktur perekonomian nasional,” ujar Deputi Ferry dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya di Semarang pada Selasa (9/09). Acara ini menjadi wadah bagi seluruh pihak untuk berdiskusi dan merumuskan strategi bersama.
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memegang peran penting dalam mengoordinasikan berbagai skema pembiayaan untuk sektor produktif. Skema tersebut mencakup KUR (termasuk KUR untuk petani tebu rakyat), Kredit Alsintan, KIPK, dan Kredit Program Perumahan (KPP). Kehadiran beragam instrumen pembiayaan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan, yang diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah.
Kegiatan FGD Optimalisasi Penyaluran Kredit Alsintan serta KIPK ini merupakan seri kedua setelah kegiatan serupa di Jawa Barat. Penyelenggaraan FGD ini adalah langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penyaluran Kredit Alsintan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 yang diubah melalui Permenko Nomor 6 Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi Permenko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya.
Kredit Usaha Alsintan, dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan suku bunga 3%, diinisiasi untuk mendukung modernisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta meningkatkan hasil produksi. Hingga 8 September 2025, realisasi penyaluran Kredit Alsintan mencapai Rp37,92 miliar kepada 53 debitur. Penyaluran ini didominasi oleh BPD Sulselbar dengan total Rp23,53 miliar.
Dukungan Regulasi dan Insentif Pembiayaan
Untuk mendukung implementasi Kredit Industri Padat Karya (KIPK), pemerintah telah menetapkan payung hukumnya, termasuk Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima KIPK dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KIPK. Kerangka regulasi yang jelas ini mempermudah pelaku usaha untuk mengakses fasilitas pembiayaan.
Program KIPK hadir untuk membiayai revitalisasi mesin, dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga 5% untuk meringankan beban pelaku usaha di sektor padat karya. Sektor yang mendapatkan manfaat ini meliputi industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, furnitur, hingga mainan anak. Insentif ini diharapkan dapat memacu produktivitas dan daya saing industri nasional.
Kolaborasi Multipihak dan Dampak Nyata di Lapangan
Kegiatan FGD di Jawa Tengah ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan “KUR The Next: Adaptive and Integrative”. Acara ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Jamkrindo, Askrindo, dan masih banyak lagi. Melalui kolaborasi multipihak ini, pemerintah berharap dapat melakukan evaluasi dan menyusun strategi untuk memperkuat program pembiayaan produktif ke depan.
Sebagai bagian dari rangkaian FGD, tim juga melakukan kunjungan lapangan ke calon debitur KIPK di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kunjungan ini menyasar CV Niki Harum, sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1993 dan memproduksi saus sambal, kecap, serta sirup. Perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Santoso ini telah mempekerjakan hingga 170 tenaga kerja. Kunjungan ini membuktikan bahwa program pembiayaan produktif memberikan dampak nyata di lapangan.
Berbagai tokoh penting turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, perbankan, dan pelaku usaha. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem pembiayaan produktif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Pencapaian Jawa Tengah dalam menyalurkan KUR terbesar di Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kolaborasi dan strategi yang terpadu. Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, bekerja sama dengan lembaga keuangan penyalur untuk memastikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta merupakan kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Fokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian dan industri padat karya juga membuktikan bahwa pemerintah menyasar sektor yang paling berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran Kredit Alsintan dan KIPK merupakan komitmen nyata untuk modernisasi dan peningkatan produktivitas. Melalui FGD, pemerintah mendapatkan masukan langsung dari lapangan, sehingga program-program dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaku usaha. Insentif berupa subsidi bunga juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan industri padat karya, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Sebagai penutup, seluruh inisiatif ini menunjukkan sebuah ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan inklusif. Keberhasilan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Indonesia oleh Jawa Tengah menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, pemerataan ekonomi dapat terwujud. Program-program pembiayaan produktif ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harapan dan kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, keberlanjutan program-program ini akan menjadi penentu dalam menciptakan ekonomi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
