Bandung, EKOIN.CO – Pemerintah resmi meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan alokasi dana besar mencapai Rp130 triliun. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem perumahan rakyat dan memberi akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut KUR Perumahan sebagai langkah bersejarah. Tidak hanya ditujukan bagi MBR, kebijakan ini juga menyasar kontraktor, developer, pemilik toko bangunan, hingga pelaku UMKM yang bergerak di sektor perumahan.
“Jadi ini program yang sangat bagus, sangat masif, dan nilainya keseluruhan siapkan dana oleh pemerintahan Presiden Prabowo, jumlahnya total Rp130 triliun. Saya berharap itu bisa terserap, diserap banyak sekali di Jawa Barat. Dan motornya di sini bisa Bank Jabar,” kata Maruarar usai menghadiri peluncuran program ‘Imah Merenah, Hirup Tumaninah’ di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (18/9).
KUR Perumahan dorong ekosistem perumahan
Dalam program ini, pelaku usaha akan mendapat akses kredit dengan subsidi bunga hingga 5 persen. Subsidi tersebut diyakini mampu meningkatkan minat masyarakat serta memperluas peluang usaha di bidang pembangunan hunian.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah. “Ini bukti kebijakan negara, pemerintahan Presiden Prabowo kepada rakyat. Makanya namanya kredit usaha rakyat untuk perumahan,” ujarnya.
Tak hanya memberikan subsidi bunga, KUR Perumahan juga diproyeksikan menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan rumah rakyat. Keterlibatan sektor swasta dan UMKM diharapkan mempercepat pemerataan hunian layak di berbagai wilayah.
Dukungan pemerintah daerah juga dianggap krusial. Jawa Barat dipilih menjadi motor awal pelaksanaan, dengan Bank Jabar dipercaya sebagai penggerak utama penyaluran dana.
Target 350 ribu unit rumah subsidi
Maruarar menegaskan pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025. Jumlah ini naik signifikan dibanding target tahun sebelumnya yang hanya sekitar 230 ribu unit.
Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan secara simbolis pembangunan 25 ribu rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, pada 29 September mendatang. Proyek tersebut tersebar di 100 titik di seluruh Indonesia.
“Jadi ini kita mau tunjukkan, bahwa kita kompak, kita solid, untuk bisa menjalankan ini semua. 25 ribu rumah sekaligus,” tegas Maruarar.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai KUR Perumahan sebagai jawaban atas persoalan kesenjangan kepemilikan rumah. Menurutnya, program ini akan mempermudah masyarakat dalam memiliki atau memperbaiki rumah, sekaligus memperluas akses hunian layak.
“Kalau di tempat ini dengan Pak Ara, dengan Pemprov, mengatasi masalah kesenjangan perumahan. Dipermudah untuk bisa memiliki rumah, dipermudah untuk bisa memperbaiki rumah, dipermudah untuk bisa memperbaiki tempat usaha. Dan makanya diciptakan sebuah ekosistem, supaya fasilitasnya makin banyak,” jelas Qodari.
Pemerintah juga menyiapkan sistem monitoring untuk memastikan penyaluran dana berjalan tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Selain pembangunan rumah baru, dana KUR Perumahan juga diarahkan untuk mendukung perbaikan rumah tidak layak huni. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan calon pembeli rumah baru, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan renovasi hunian.
Program ini disambut positif oleh sejumlah pelaku usaha dan masyarakat. Mereka menilai kehadiran subsidi bunga dan alokasi dana besar mampu membuka peluang kerja baru serta meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sektor properti.
Kebijakan ini juga dipandang sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan sektor strategis. Perumahan dianggap sebagai kebutuhan dasar yang dapat menggerakkan rantai ekonomi dari hulu hingga hilir.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar pengawasan diperketat. Mereka menilai penyaluran dana jumbo rawan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Pemerintah diminta memastikan transparansi serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi.
Dengan target ambisius 350 ribu rumah subsidi, pemerintah optimistis KUR Perumahan akan menjadi program strategis dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Upaya ini diharapkan membawa dampak nyata bagi jutaan keluarga yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.
Kesimpulan:
Pemerintah meluncurkan KUR Perumahan dengan dana Rp130 triliun sebagai upaya besar memperkuat sektor perumahan. Program ini menyasar berbagai pihak dalam rantai pembangunan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan subsidi bunga hingga 5 persen, KUR Perumahan diharapkan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat. Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal menjadi kunci keberhasilan program ini.
Target pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025 menunjukkan ambisi pemerintah mengurangi kesenjangan kepemilikan hunian. Peresmian 25 ribu rumah oleh Presiden Prabowo menjadi tonggak awal pelaksanaan.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait pengawasan agar dana besar tidak disalahgunakan. Transparansi dan partisipasi publik perlu diperkuat untuk menjaga keberhasilan program.
Jika berjalan sesuai rencana, KUR Perumahan bisa menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan perumahan layak, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dari berbagai sektor terkait. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
