Jakarta EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sosial, Gus Ipul, untuk memperkuat koordinasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Instruksi ini muncul di tengah upaya pemerintah memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Salah satu langkah utama adalah melakukan ground check yang hasilnya akan dievaluasi pada triwulan keempat tahun ini. Ikuti WA Channel EKOIN.
Prabowo menegaskan bahwa bansos hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang terbukti terlibat judi online secara tegas tidak akan menerima bantuan. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme reaktivasi bagi keluarga miskin yang sebelumnya keluar dari daftar penerima, namun saat ini kembali berada dalam kondisi kesulitan.
Bansos Jadi Fokus Pengawasan
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo meminta agar Kementerian Sosial lebih memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum. Tujuannya agar distribusi bansos tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.
Mensos Gus Ipul menyatakan bahwa langkah ground check akan segera dilaksanakan di berbagai daerah. “Maka itu kita melakukan usaha untuk melakukan ground check, hasilnya akan kita lihat pada triwulan keempat,” ungkapnya.
Langkah ini dianggap penting karena praktik penyalahgunaan data penerima kerap terjadi di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bansos tidak jatuh kepada mereka yang sudah tidak berhak atau terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan bahwa verifikasi data akan dilakukan secara lebih intensif dengan dukungan teknologi. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi digitalisasi penyaluran bansos yang tengah digalakkan pemerintah.
Reaktivasi Penerima Bansos
Selain pencegahan penyelewengan, pemerintah juga menyoroti pentingnya reaktivasi data bagi masyarakat miskin yang sempat terlepas dari daftar penerima bansos. “Mereka yang sempat menerima bansos dan tak lagi menerima tapi sangat membutuhkan harus reaktivasi,” jelas Gus Ipul.
Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak ada keluarga miskin yang luput dari perhatian negara. Dengan mekanisme reaktivasi, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa kembali masuk dalam daftar penerima.
Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menempatkan bansos sebagai prioritas dalam menjaga ketahanan sosial. Dalam situasi ekonomi yang masih menantang, bantuan sosial dipandang sebagai instrumen penting untuk melindungi kelompok rentan.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan atau ketidakadilan dalam penyaluran bansos. Transparansi dan partisipasi publik dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah ini.
Seiring dengan itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat efektivitas bansos. Hasil dari ground check triwulan keempat akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam mengambil langkah korektif ke depan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menekankan bahwa bansos harus tepat sasaran dan bebas penyalahgunaan.
Langkah penguatan koordinasi bansos juga diikuti dengan digitalisasi dan verifikasi lapangan secara berkala.
Masyarakat yang terbukti terlibat judi online tidak akan mendapat bansos sesuai komitmen pemerintah menjaga integritas bantuan.
Kebijakan reaktivasi membuka peluang bagi keluarga miskin yang sempat keluar dari daftar untuk kembali menerima bantuan.
Dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparansi publik, diharapkan distribusi bansos bisa semakin adil dan bermanfaat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
