Jakarta, Ekoin.co – Aksi buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI pada Senin (22/9/2025). Aksi tersebut diikuti oleh puluhan ribu massa dengan membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan kebijakan ketenagakerjaan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebutkan bahwa aksi ini diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh. Menurutnya, perencanaan aksi besar ini memang hanya diketahui oleh internal dua konfederasi buruh. “Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan,” ujar Andi Gani.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan massa buruh adalah mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil. Semua tuntutan tersebut disampaikan dalam orasi secara bergantian oleh perwakilan konfederasi buruh.
Andi Gani juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Polri agar lebih profesional, transparan, serta mampu mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia menolak reformasi kepolisian disusupi kepentingan dari pihak manapun. “Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun,” tambahnya.
BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di DPR#RakyatTagihJanji
Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Buruh
Untuk mengawal jalannya aksi, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa seluruh personel dikerahkan di sejumlah titik strategis di sekitar gedung DPR/MPR RI.
“Kuat pengamanan wilayah Jakarta Pusat 5.367 personel gabungan (Polri, TNI dan Pemda DKI),” kata Susatyo dalam keterangannya. Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
Masyarakat diimbau agar menghindari area sekitar lokasi aksi untuk mengurangi potensi kemacetan. “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tutur Susatyo.
Menurutnya, pola pengamanan kali ini dilakukan dengan pendekatan persuasif. Aparat dilarang menggunakan senjata api selama bertugas. Imbauan juga diberikan kepada seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi.
Lima Tuntutan Buruh di Gedung DPR
Kelima tuntutan yang disuarakan buruh memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Tuntutan mendukung Polri menegakkan hukum dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan nasional. Selain itu, pengesahan RUU Ketenagakerjaan diminta untuk segera dibahas bersama legislatif agar perlindungan tenaga kerja lebih terjamin.
Buruh juga menolak kebijakan upah murah yang dianggap merugikan pekerja di berbagai sektor. Penghapusan sistem outsourcing turut disuarakan lantaran banyak buruh merasa tidak mendapatkan kepastian kerja. Sementara itu, penegakan supremasi sipil menjadi bagian dari tuntutan untuk memastikan peran sipil lebih kuat dalam kehidupan berbangsa.
Dalam orasi yang berlangsung di depan gedung DPR, perwakilan buruh menyampaikan bahwa aksi ini bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk seluruh pekerja Indonesia. “Kami hadir di sini untuk menyuarakan kepentingan buruh agar lebih diperhatikan negara,” ujar salah satu orator.
Situasi di sekitar gedung DPR terpantau kondusif meskipun jumlah massa cukup besar. Aparat kepolisian terlihat mengawal jalannya aksi dengan ketat. Beberapa ruas jalan di sekitar Senayan juga mengalami penutupan sementara untuk mengatur arus kendaraan.
Kapolres Susatyo menegaskan kembali bahwa pengamanan aksi lebih mengedepankan pendekatan dialog. Ia berharap tidak ada gesekan antara aparat dengan massa. “Kami ingin suasana tetap aman dan aspirasi buruh dapat tersampaikan,” kata Susatyo.
