Jakarta, EKOIN.CO – Realisasi belanja negara per 31 Agustus 2025 telah mencapai angka yang signifikan, yakni sebesar Rp1.960,3 triliun. Angka ini merepresentasikan 54,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (22/09). Pencapaian ini menjadi indikator penting mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk mendorong berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Belanja negara tersebut terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun. Realisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara merata ke berbagai sektor, mulai dari pusat hingga daerah. Alokasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa program-program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Baca juga : Prospek Ekonomi Indonesia 2025 Diproyeksikan Menguat
Di dalam komponen BPP, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp686,0 triliun, atau 59,1 persen dari pagu APBN. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program penting. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial (bansos), yang menjangkau jutaan masyarakat. Bansos tersebut mencakup PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan kartu sembako untuk 18,3 juta KPM. Semua penyaluran ini dilakukan melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, bansos juga disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 11,3 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa. Program-program ini merupakan bukti nyata fokus pemerintah pada sektor pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dengan demikian, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat terus meningkat.
Sementara itu, realisasi Belanja non-K/L tercatat sebesar Rp702,8 triliun, atau 45,6 persen dari pagu APBN. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai keperluan mendasar. Salah satunya adalah pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu. Subsidi ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati barang-barang esensial dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Peran Penting Subsidi dan Transfer ke Daerah
Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk sejumlah komoditas jika dibandingkan dengan tahun 2024. Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa realisasi subsidi BBM tercatat 3,5% lebih tinggi, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% lebih tinggi dari segi volume. “Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ujar Wamenkeu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor-sektor vital dan meringankan beban masyarakat.
Di sisi lain, realisasi TKD mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh perbaikan dalam penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Meskipun belanja daerah terkontraksi sebesar 14,1 persen, kondisi ini diakibatkan oleh pergantian kepemimpinan di beberapa daerah serta kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan. Namun, secara keseluruhan, penyaluran dana TKD berjalan dengan lebih lancar.
Wamenkeu Suahasil Nazara menekankan bahwa APBN terus berupaya keras untuk melakukan belanja berkualitas bagi seluruh Indonesia. Belanja negara, yang merupakan satu kesatuan antara BPP dan TKD, memiliki tujuan tunggal. “Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Wamenkeu. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah adalah untuk kemakmuran bersama.
Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengelola anggaran negara. Alokasi dana yang masif untuk berbagai program sosial dan pembangunan adalah bukti nyata. Program bantuan sosial yang menyasar jutaan masyarakat, serta subsidi yang meningkat untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk, secara langsung berdampak positif pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu terus diantisipasi, seperti kontraksi belanja di tingkat daerah. Peran pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan dan membimbing pemerintah daerah menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan melalui TKD dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan di masing-masing wilayah. Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata.
Kenaikan realisasi subsidi, terutama untuk pupuk, juga merupakan kabar baik bagi sektor pertanian. Dengan subsidi yang lebih tinggi, para petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah peka terhadap kebutuhan sektor-sektor strategis yang menopang perekonomian nasional. Dengan demikian, belanja negara tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pencapaian realisasi belanja negara hingga Agustus 2025 ini memberikan gambaran yang optimis terhadap kinerja ekonomi nasional. Dengan belanja yang terus berjalan, diharapkan perputaran roda ekonomi di masyarakat dapat terus berlanjut dan bahkan meningkat. Setiap program yang didanai oleh APBN, mulai dari bantuan sosial hingga subsidi, berperan penting dalam menciptakan efek domino positif di seluruh sektor.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara yang mencapai 54,1% dari APBN per Agustus 2025 adalah cerminan dari komitmen kuat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan alokasi yang tepat sasaran untuk BPP dan TKD, serta peningkatan subsidi untuk komoditas esensial, pemerintah berupaya memastikan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Langkah ini merupakan fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Peningkatan realisasi belanja negara ini menjadi sinyal positif bagi pasar dan masyarakat secara luas. Dengan adanya kepastian dalam penyaluran dana, sektor swasta juga bisa lebih berani dalam berinvestasi. Belanja pemerintah yang stabil dan terus meningkat akan menciptakan permintaan di berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan. Ini adalah bukti bahwa kebijakan fiskal pemerintah berjalan sesuai rencana.
Namun demikian, pemerintah perlu terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi yang ketat terhadap program-program yang didanai APBN harus terus dilakukan untuk menghindari kebocoran dan inefisiensi. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang mutlak. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat.
Realisasi TKD yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan di tingkat daerah. Meskipun ada kontraksi dalam belanja daerah, hal ini diharapkan hanya bersifat sementara dan menjadi bagian dari proses adaptasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan negara.
Dengan segala tantangan yang ada, pemerintah terus menunjukkan optimisme. Peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial adalah langkah yang tepat. Dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor esensial, pemerintah memastikan bahwa pondasi ekonomi tetap kuat. Semua upaya ini adalah bagian dari strategi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur di masa mendatang.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
