Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar pertemuan strategis di Jakarta pada Senin (22/9/2025). Agenda ini membahas kesiapan pangan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi melanda wilayah tersebut. Pertemuan itu dinilai penting untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam situasi darurat.
[Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan daerahnya memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis yang dikelilingi pegunungan curam membuat wilayah ini rawan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, langkah proaktif sangat diperlukan untuk melindungi ketahanan pangan daerah.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab dalam menjaga stabilitas pangan. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Bapanas, diharapkan dapat memperkuat mitigasi dan respons terhadap potensi kerawanan pangan akibat bencana alam.
Ancaman Bencana dan Dampaknya pada Kesiapan Pangan
Parigi Moutong dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Bupati Erwin Burase mengatakan, “Parigi Moutong salah satu daerah di Sulawesi Tengah rentan terhadap bencana hidrometeorologi, karena geografisnya memiliki banyak gunung curam yang bisa berpotensi banjir saat terjadi hujan dengan intensitas lebat.”
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak pemukiman dan fasilitas umum, tetapi juga menghancurkan lahan pertanian sebagai sumber utama pangan dan ekonomi warga. Hal ini secara langsung mengancam mata pencarian petani serta meningkatkan potensi kerawanan pangan.
Bupati menambahkan, “Dampak yang dirasakan masyarakat mulai dari kerusakan lahan pertanian, hilangnya mata pencarian petani, hingga ancaman kerawanan pangan.” Situasi tersebut semakin diperburuk dengan peringatan BMKG mengenai potensi curah hujan ekstrem hingga April 2026. Kondisi itu mendesak Pemkab memperkuat kesiapan pangan lebih serius.
Pertemuan bersama Bapanas menjadi kesempatan untuk menyiapkan skenario darurat agar masyarakat tidak terputus dari akses pangan saat bencana. Selain itu, pemerintah daerah mendorong agar sistem distribusi pangan darurat dapat menjangkau wilayah terpencil.
Strategi CPP untuk Penguatan Kesiapan Pangan
Menanggapi urgensi tersebut, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, memaparkan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kebijakan penggunaan CPP diatur ketat dalam Keppres Nomor 125, yang menegaskan empat tujuan strategisnya.
Empat tujuan itu mencakup bantuan pangan bagi kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4, stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM), bantuan pangan khusus dalam kondisi darurat domestik, serta bantuan internasional seperti pengiriman beras ke Palestina.
“Tentu pemerintah selalu menyiagakan CPP untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam situasi darurat,” ujar Indra Wijayanto. Ia juga menekankan bahwa data penerima akan diperbarui sebelum penyaluran dilakukan. Prinsip itu penting agar bantuan tepat sasaran dan efektif mendukung kesiapan pangan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung daerah rawan bencana. Dengan keterlibatan aktif Bapanas, distribusi pangan di Parigi Moutong diharapkan lebih aman meski menghadapi ancaman hidrometeorologi.
Kolaborasi Jangka Panjang untuk Kesiapan Pangan
Selain respons darurat, pembahasan juga menyinggung program jangka panjang, termasuk penguatan Gerakan Membangun dari Desa (Gerbang Desa) dan pembangunan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan mendorong kemandirian pangan dari tingkat desa agar kesiapan pangan lebih terjamin.
Diskusi turut menyasar penyediaan logistik bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Prioritas pada kelompok ini menunjukkan komitmen pemerintah melindungi seluruh lapisan masyarakat dari dampak bencana.
“Secara prinsip, apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, maka bantuan pangan untuk Kabupaten Parigi Moutong dapat segera direalisasikan,” jelas Indra Wijayanto.
Bupati Erwin Burase menyambut baik dukungan Bapanas dan menilai kolaborasi ini akan mempercepat pemulihan pangan pasca-bencana. Selain itu, kerja sama diharapkan mampu memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi potensi krisis pangan mendatang.
Lebih jauh, program ini diproyeksikan menjadi stimulus ekonomi masyarakat pasca-bencana. Pemkab menilai ketersediaan pangan yang terjaga dapat membantu warga bangkit dari kerugian yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi.
Dalam jangka panjang, penguatan sistem cadangan pangan dan koordinasi lintas pemerintah diyakini menjadi kunci menjaga keberlanjutan kesiapan pangan di Parigi Moutong. Upaya ini sekaligus menjadi contoh integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.
Parigi Moutong merupakan daerah dengan risiko tinggi bencana hidrometeorologi yang berdampak pada ketahanan pangan. Pemkab bersama Bapanas telah menegaskan komitmen memperkuat kesiapan pangan sebagai langkah antisipasi.
Strategi penggunaan CPP, program Gerbang Desa, serta prioritas pada kelompok rentan menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tahan pangan.
Kerja sama lintas pemerintah menunjukkan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat pangan.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kerawanan pangan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pasca-bencana.
Dengan kesiapan pangan yang kuat, masyarakat Parigi Moutong diharapkan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
