Jakarta, EKOIN.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menegaskan pentingnya pencegahan keracunan dalam layanan dapur umum melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai. Langkah ini disebut sebagai strategi utama mencapai target nol kejadian merugikan penerima manfaat program gizi.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam konferensi pers pada Senin (22/9/2025), Kepala BGN Dadan menyampaikan bahwa pelatihan penjamah makanan akan digelar secara berkala setiap dua bulan. Menurutnya, penyegaran keterampilan penting agar para petugas dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menjaga kualitas makanan yang disajikan.
“Dan kemudian kami sekarang mengaktifkan kembali apa yang disebut dengan pelatihan penjamah makanan secara rutin. Jadi bagi mereka yang sudah melakukan pelayanan lebih dari 2 bulan, kami setiap 2 bulan harus segarkan kembali mereka,” kata Dadan.
Pelatihan Rutin untuk Cegah Keracunan
Dadan menekankan, SPPG baru sebaiknya tidak langsung beroperasi penuh. Ia menyarankan langkah bertahap, terutama ketika ada pergantian pemasok bahan makanan. Hal ini penting untuk mengantisipasi perubahan kualitas bahan yang bisa berdampak pada penerima manfaat.
“Sehingga kami sarankan agar yang baru-baru melakukannya bertahap. Nah, kemudian juga untuk yang sudah lama, yang sudah baik, ya. Pertama ketika terjadi pergantian supplier agar bertahap,” jelasnya.
BGN menilai, pembinaan secara kontinyu terhadap penjamah makanan akan menekan risiko keracunan massal. Apalagi, setiap kesalahan pengolahan atau kelalaian higienis dapat berdampak serius bagi anak-anak maupun kelompok rentan yang menjadi penerima layanan gizi.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan dan standar higienitas di dapur umum. Dengan begitu, sistem pemenuhan gizi berjalan lebih aman, terutama saat jumlah penerima manfaat meningkat pada situasi darurat.
Wajib Cek Kesehatan Pegawai Dapur
Selain pelatihan, BGN mewajibkan setiap pegawai dapur umum menjalani pemeriksaan kesehatan. Aturan ini dibuat untuk memastikan tidak ada petugas yang membawa penyakit menular ke dalam proses penyajian makanan.
“Sehingga tidak ada pegawai yang memiliki penyakit menular yang bisa berbahaya untuk penyiapan makanan itu,” tegas Dadan.
Ia menambahkan, protokol kesehatan ini merupakan upaya perlindungan ganda. Selain mencegah penularan penyakit, juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan dapur umum.
Dadan menyebut bahwa pihaknya sangat berhati-hati mengantisipasi setiap potensi insiden. Menurutnya, satu saja kasus keracunan bisa langsung menggerus kepercayaan publik.
“Saya selalu was-was dengan kejadian-kejadian seperti ini, karena setiap kali kejadian terjadi, maka ada anak yang tersakiti atau penerima manfaat yang tersakiti, dia ada kepercayaan publik yang tergores,” ujar Dadan.
Ia menegaskan bahwa target utama program gizi nasional adalah nol kejadian yang merugikan penerima manfaat. “Oleh sebab itu, kami berusaha sebaik mungkin agar kejadian itu tidak terulang. Target kita adalah nol kejadian. Dan oleh sebab itu, 9 dari 10 SPPG baru itu mengalami hal tersebut, ya. Jadi kejadiannya seperti itu,” ucapnya.
Upaya preventif yang ditekankan BGN ini sejalan dengan kebutuhan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Melalui pelatihan rutin dan pemeriksaan kesehatan, setiap dapur umum diharapkan bisa bekerja lebih profesional dan aman.
Penerapan langkah ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap bantuan gizi yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi. Jika protokol berjalan konsisten, angka kasus keracunan massal yang melibatkan dapur umum bisa ditekan seminimal mungkin.
Ke depan, BGN berencana memperluas cakupan pelatihan agar menjangkau lebih banyak petugas di berbagai daerah. Dengan begitu, kualitas standar operasional penyediaan makanan sehat bisa merata di seluruh Indonesia.
Dadan menegaskan, keberhasilan program gizi nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada disiplin dalam mengolah, menyimpan, dan menyajikannya. Pelatihan dan pemeriksaan kesehatan menjadi dua pilar utama untuk memastikan semua itu berjalan baik.
Langkah-langkah yang dijalankan BGN diharapkan dapat memperkuat rasa aman masyarakat dalam menerima bantuan gizi. Ke depan, sistem monitoring juga akan diperketat agar setiap dapur umum tetap konsisten menjalankan standar higienitas.
Dengan berbagai upaya tersebut, BGN optimistis mampu menurunkan risiko kasus keracunan di dapur umum. Tujuan akhirnya adalah menjaga kesehatan penerima manfaat, sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
BGN menegaskan kembali target nol kasus keracunan dalam program dapur umum sebagai prioritas nasional. Pelatihan rutin penjamah makanan setiap dua bulan menjadi strategi utama.
Pemeriksaan kesehatan wajib bagi pegawai dapur ditetapkan untuk mencegah potensi penularan penyakit yang berbahaya bagi proses pengolahan makanan.
Langkah bertahap dalam operasional SPPG baru dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan, terutama saat terjadi pergantian pemasok bahan.
BGN menilai kepercayaan masyarakat sangat rentan tergores jika terjadi kasus keracunan. Oleh karena itu, setiap upaya pencegahan dilakukan secara ketat.
Dengan memperluas cakupan pelatihan dan memperkuat monitoring, BGN berharap kualitas layanan gizi bisa meningkat, sekaligus menekan risiko keracunan secara signifikan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
