JAKARTA, EKOIN.CO– Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi struktural dan mempercepat agenda antikorupsi seiring dengan proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut saat menghadiri secara virtual acara The 12th ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific (ACI) Regional Conference, Selasa (23/9).
“Pemberantasan korupsi merupakan prioritas bersama bagi kita semua. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif dari sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat luas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi, terutama melemahkan iklim investasi,” tegas Airlangga.
Ia menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah soal kepastian kebijakan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat integritas serta transparansi institusi, memangkas birokrasi, dan memperbaiki iklim usaha. Salah satunya melalui penerbitan PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, dengan memperjelas prosedur perizinan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan transparansi regulasi.
Airlangga menilai pengalaman dan praktik terbaik yang dibagikan OECD serta Asian Development Bank (ADB) akan memperkuat tata kelola publik Indonesia. “Dengan belajar dari praktik terbaik, kita dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Pada Pertemuan Dewan Menteri OECD, 3 Juni 2025, Indonesia juga telah menyerahkan Initial Memorandum serta mengajukan diri untuk bergabung dalam OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Langkah ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk selaras dengan standar internasional sekaligus berkontribusi dalam membentuk praktik tata kelola global.
“Indonesia menyambut baik kesempatan ini untuk memperkuat tata kelola publik, integritas, dan upaya antikorupsi. Kami tetap berkomitmen menuju lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil,” kata Airlangga.
Ia menekankan bahwa konferensi antikorupsi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah kolaborasi nyata untuk memperkuat integritas, menumbuhkan kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Bersama-sama, melalui tindakan berani dan kolaborasi erat, kita dapat memajukan agenda antikorupsi yang mendukung transformasi struktural dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pungkas Menko Perekonomian.
