Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi rencana peningkatan kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) melebihi angka 10%. Rencana ini telah mendapatkan pembahasan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah strategis ini tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahlil menjelaskan bahwa biaya akuisisi tambahan saham tersebut dinilai sangat rendah. Pernyataan ini disampaikannya di Gedung Kementerian ESDM pada Jumat, 26 September 2025. “Ya, itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali. Dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID. Itu kira-kira,” ujar Bahlil, seperti dikutip dari keterangan pers resmi kementerian.
Tidak hanya berhenti di sana, ia membeberkan bahwa proses negosiasi dengan Freeport McMoRan, induk perusahaan PTFI, masih terus berlangsung untuk menentukan porsi pasti di atas 10% tersebut. Bahlil menyatakan bahwa sebagian dari saham yang berhasil diperoleh nanti akan dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. “Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua. Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” tambahnya.
Menteri Bahlil menekankan pentingnya kepastian operasi PTFI setelah kontrak berakhir pada tahun 2041 untuk kelangsungan eksplorasi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini fokus mempersiapkan segala tahapan administratif dan hukum. Setelah seluruh tahapan tersebut dinyatakan tuntas, rapat final dengan manajemen Freeport direncanakan digelar pada awal Oktober 2025. “Nah tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nah nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport,” pungkasnya.
