Jakarta EKOIN.CO – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta berangsur normal setelah pemerintah menyetujui mekanisme impor melalui Pertamina. Kebijakan ini diambil untuk menjawab kelangkaan BBM nonsubsidi yang sempat menimbulkan antrean kendaraan di beberapa daerah.
👉 Ikuti berita lainnya di WA Channel EKOIN.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Simon, menegaskan pemerintah menargetkan stabilisasi pasokan dapat dicapai dalam waktu dekat. “Pokoknya kita usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan normal,” ujarnya dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden
Pernyataan itu mempertegas komitmen pemerintah untuk segera mengembalikan ketersediaan BBM yang sempat terhambat sejak awal September. Kelangkaan pasokan di SPBU swasta sebelumnya menimbulkan kekhawatiran, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi.
Kesepakatan Bersama untuk Distribusi BBM
Langkah normalisasi pasokan BBM melalui Pertamina diputuskan usai rapat koordinasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan semua SPBU swasta sepakat membeli pasokan BBM dari Pertamina.
“Seluruh operator sudah menyetujui, sehingga tidak ada lagi perbedaan jalur distribusi. Dengan cara ini, ketersediaan BBM nonsubsidi bisa kembali terkendali,” tegas Bahlil.
Kelangkaan BBM nonsubsidi sempat menimbulkan antrean panjang dan menekan harga di sejumlah daerah. Pemerintah menilai situasi ini perlu diatasi secara cepat karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas transportasi, logistik, dan biaya operasional pelaku usaha.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, pemerintah optimistis tidak ada lagi hambatan distribusi. Bahlil juga menambahkan bahwa keterlibatan Pertamina dalam memasok BBM akan memperkuat rantai distribusi nasional.
Impor BBM Disesuaikan Kebutuhan Hingga Akhir Tahun
Simon menjelaskan bahwa impor BBM akan terus dilakukan sesuai kebutuhan hingga akhir 2025. “Impor tambahan dilakukan untuk menjamin ketersediaan. Sedangkan kuota 2026 masih akan dibicarakan kembali dengan melihat kondisi energi global,” ucapnya.
Kebijakan impor BBM ini dianggap penting untuk meredakan keresahan masyarakat yang sempat kesulitan mendapatkan bahan bakar. Pemerintah juga berharap distribusi yang lebih stabil bisa mendukung kelancaran transportasi umum, distribusi barang, hingga sektor industri.
Pengamat energi menilai koordinasi SPBU swasta dengan Pertamina merupakan langkah tepat. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya strategi jangka panjang seperti diversifikasi energi agar ketergantungan pada impor BBM tidak semakin besar.
Selain itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan tidak tersendat. Hal ini krusial untuk memastikan kebijakan impor benar-benar sampai ke konsumen akhir.
Normalisasi pasokan BBM di SPBU swasta kini dipandang sebagai sinyal positif bagi stabilitas energi nasional. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi tanpa gangguan berarti.
Kesepakatan pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta menjadi kunci normalisasi pasokan BBM nonsubsidi. Langkah ini menargetkan pemulihan distribusi dalam sepekan ke depan.
Ketersediaan BBM yang lebih lancar akan mengurangi antrean kendaraan serta menekan potensi kenaikan harga di lapangan. Hal ini diharapkan berdampak langsung pada masyarakat.
Impor BBM hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan sebagai solusi sementara. Keputusan mengenai kuota 2026 akan dibahas kembali menyesuaikan perkembangan energi global.
Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intens antara operator swasta dan Pertamina demi mencegah gangguan distribusi ulang.
Dengan adanya langkah strategis ini, masyarakat dapat kembali tenang karena kebutuhan BBM untuk transportasi dan kegiatan ekonomi akan lebih terjamin. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
