Madrid EKOIN.CO – Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, dan Spanyol, resmi membentuk koalisi internasional untuk mendukung keberlanjutan pendanaan bagi Otoritas Palestina. Langkah ini diumumkan setelah Israel menahan sebagian besar pendapatan pajak yang seharusnya diterima Ramallah. [Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Koalisi tersebut diberi nama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”, seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri Spanyol melalui pernyataan resmi yang dikutip AFP pada Sabtu (27/9/2025). Inisiatif ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di Palestina.
Dukungan Keuangan Palestina
Menurut keterangan resmi, koalisi akan memfokuskan dukungan pada pemenuhan kebutuhan fiskal dasar yang mendesak, mengingat banyak layanan publik di Palestina bergantung pada ketersediaan dana. Pendanaan dari pajak yang ditahan Israel berperan besar dalam anggaran negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Spanyol menekankan bahwa dukungan internasional ini bukan hanya soal politik, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan. “Keberlanjutan Otoritas Palestina sangat penting untuk mencegah krisis lebih lanjut,” demikian bunyi pernyataan resmi kementerian itu.
Koalisi ini juga menjadi sinyal bahwa negara-negara dunia masih berkomitmen mendukung Palestina dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
Respons Negara Pendukung
Selain Spanyol, negara lain yang ikut serta adalah Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Jerman, Kanada, Italia, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Seluruh anggota bersepakat untuk mengoordinasikan mekanisme bantuan keuangan secara transparan.
Pemerintah Jepang menyatakan bahwa stabilitas Palestina merupakan faktor penting bagi perdamaian kawasan Timur Tengah. Senada dengan itu, Arab Saudi menegaskan bahwa dukungan ekonomi terhadap Palestina tidak dapat ditunda mengingat dampaknya terhadap kehidupan jutaan warga.
Laporan media menyebut, sebagian negara anggota koalisi akan segera mengirimkan paket bantuan darurat sebelum akhir tahun. Bantuan itu diharapkan mampu menjaga layanan kesehatan, pendidikan, serta pembayaran gaji pegawai sipil Palestina.
Situasi keuangan Palestina semakin sulit sejak Israel memutuskan menahan sebagian besar dana pajak yang dikumpulkan dari wilayah Palestina. Kebijakan tersebut membuat otoritas di Ramallah mengalami defisit anggaran yang signifikan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan komunitas internasional. Jika tidak ada intervensi, layanan dasar di Palestina terancam lumpuh dan dapat memperburuk ketidakstabilan di kawasan.
Sejumlah analis menilai bahwa pembentukan koalisi ini dapat memberi ruang bernapas bagi otoritas di Ramallah untuk tetap menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, efektivitas koalisi tetap bergantung pada komitmen finansial yang konsisten dari anggota-anggotanya.
Langkah ini juga menjadi bentuk tekanan diplomatik terhadap Israel agar mempertimbangkan kembali kebijakan penahanan dana pajak. Meskipun demikian, belum ada sinyal dari Tel Aviv mengenai kemungkinan perubahan sikap dalam waktu dekat.
Ke depan, koalisi internasional ini akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan dana yang dikucurkan benar-benar digunakan untuk keberlanjutan layanan publik. Negara-negara anggota menyepakati bahwa transparansi menjadi kunci utama keberhasilan inisiatif tersebut.
Dengan terbentuknya koalisi ini, harapan masyarakat Palestina untuk tetap mendapat layanan dasar dan dukungan ekonomi kembali menguat. Dukungan dunia internasional dinilai akan memainkan peran penting dalam menstabilkan kondisi di Palestina.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
