Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat terkait kasus keracunan makanan bergizi (MBG) yang mencuat di sejumlah daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dipanggil langsung ke Istana untuk membahas penguatan standar kebersihan, termasuk percepatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Pemerintah menilai SLHS menjadi dokumen krusial untuk memastikan dapur program MBG benar-benar aman. Tanpa sertifikat tersebut, risiko terulangnya keracunan bisa meningkat. “Di Kaltim ada 57 SPPG, tapi belum ada yang punya SLHS. Kami sudah minta Dinkes kabupaten/kota untuk membantu prosesnya,” ujar Kepala BGN, Jaya.
SLHS Jadi Syarat Utama MBG
Data nasional menunjukkan dari 8.583 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG), baru 34 unit yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025. Angka ini sangat kecil dibanding kebutuhan riil di lapangan. Padahal, sertifikat tersebut bukan hanya syarat administratif, melainkan standar kesehatan masyarakat.
Prabowo menekankan pentingnya percepatan SLHS agar dapur MBG bisa terjamin higienis. Arahan itu diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan kasus keracunan yang mencoreng program prioritas pemerintah.
BGN menargetkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan sertifikat. Selain Dinas Kesehatan, pelibatan tenaga pengawas lapangan juga dipandang krusial.
Pemerintah Daerah Didorong Aktif
Jaya menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran vital dalam memperlancar penerbitan SLHS. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat, mulai dari pengecekan dapur, penyimpanan bahan baku, hingga distribusi makanan.
“Kalau tidak ada jaminan kebersihan, sulit menjaga kepercayaan masyarakat. Program MBG harus benar-benar aman,” tegas Jaya.
Sejumlah kepala daerah disebut sudah bergerak cepat dengan menyiapkan tim khusus pendampingan. Namun, masih ada wilayah yang terkendala fasilitas dan anggaran.
BGN menegaskan, sertifikat laik higiene sanitasi tidak hanya berlaku di awal, tetapi juga akan terus diawasi secara berkala. Evaluasi tahunan menjadi syarat kelanjutan izin operasi dapur MBG.
Pemerintah berencana menerapkan sanksi tegas bagi penyelenggara SPPG yang lalai mengurus sertifikat tersebut. Mekanisme peringatan hingga penghentian distribusi sedang dirancang sebagai bagian pengendalian mutu.
Hingga saat ini, investigasi terhadap kasus keracunan MBG masih berjalan. Pemerintah memastikan korban sudah mendapat penanganan medis dan berjanji kasus serupa tidak terulang.
Langkah cepat Prabowo diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik. Dengan adanya SLHS, masyarakat diyakini bisa lebih tenang menerima manfaat program MBG.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
