Jakarta, EKOIN.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi krisis pangan yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Ancaman ini dipicu krisis air yang semakin serius dan dapat mengganggu ketersediaan pangan global maupun nasional.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan data global maupun nasional menunjukkan tren peningkatan suhu signifikan sejak tahun 1975. Kondisi tersebut diperkirakan terus berlanjut jika tidak ada langkah mitigasi yang kuat. “Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang catatan, hal ini menjadi alarm bagi semua pihak,” ungkapnya.
Krisis Pangan Mengancam Ketahanan Nasional
BMKG menekankan bahwa krisis pangan bukan sekadar isu lingkungan, melainkan juga berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Kekeringan panjang akibat perubahan iklim berpotensi mengurangi produktivitas lahan pertanian. Selain itu, pergeseran musim hujan yang semakin sulit diprediksi dapat memengaruhi pola tanam petani.
Dwikorita menambahkan, tren perubahan iklim di Indonesia menunjukkan peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,5 derajat Celcius dalam lima dekade terakhir. Angka ini, meski terlihat kecil, berdampak besar terhadap ekosistem pertanian dan sumber daya air.
Menurut catatan BMKG, lebih dari 70% wilayah Indonesia rawan mengalami kekeringan ekstrem pada tahun-tahun mendatang. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, maka ketersediaan pangan dalam negeri bisa terganggu serius.
Perubahan Iklim dan Dampak Sosial Ekonomi
Ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim juga berdampak pada aspek sosial ekonomi. Meningkatnya harga pangan, menurunnya daya beli masyarakat, hingga potensi konflik sosial menjadi risiko yang harus diwaspadai.
Selain itu, kenaikan suhu juga meningkatkan risiko gagal panen. Beberapa jenis tanaman pangan utama, seperti padi dan jagung, diperkirakan akan mengalami penurunan produktivitas antara 10 hingga 20 persen pada pertengahan abad ini.
BMKG menegaskan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi harus segera dilakukan, termasuk penerapan teknologi pertanian cerdas iklim (climate smart agriculture). Teknologi ini dinilai mampu membantu petani beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrem.
Dwikorita mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat, untuk bekerja sama mengurangi risiko krisis pangan. “Kita harus melakukan aksi nyata mulai dari sekarang, bukan nanti,” ujarnya.
Pemerintah diminta memperkuat sistem peringatan dini, memperluas area pertanian tahan kering, serta memperbaiki sistem irigasi. Dengan langkah-langkah tersebut, ketahanan pangan dapat dijaga meski menghadapi ancaman perubahan iklim.
BMKG juga menyarankan pemanfaatan sumber daya air secara lebih efisien, termasuk teknologi pemanenan air hujan. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi kekurangan air di musim kemarau panjang.
Selain itu, sektor energi juga disarankan beralih ke sumber energi terbarukan guna menekan emisi gas rumah kaca. Jika emisi tidak dikendalikan, dampak perubahan iklim akan semakin parah.
Lembaga internasional pun telah memperingatkan bahwa perubahan iklim bisa memicu migrasi besar-besaran akibat krisis pangan. Indonesia sebagai negara agraris perlu mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi tantangan tersebut.
Dengan langkah adaptasi yang tepat, ancaman krisis pangan dapat ditekan. Namun, tanpa aksi nyata, risiko kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan akan semakin besar di masa depan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
