Jakarta, Ekoin.co – Isu pengelolaan ibadah haji kembali menjadi perhatian publik setelah muncul polemik antara Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan tokoh senior PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas.
Perdebatan yang semula berangkat dari kritik kebijakan layanan haji kini berkembang menjadi sorotan terhadap etika komunikasi pejabat negara dalam merespons masukan publik.
Persoalan bermula dari pandangan kritis Buya Anwar Abbas terkait sistem pelayanan haji, khususnya penunjukan perusahaan penyedia katering jamaah.
Ia mengingatkan agar pengelolaan layanan bagi ratusan ribu jamaah Indonesia tidak diserahkan pada skema terbatas yang berpotensi menimbulkan persoalan teknis dan akuntabilitas. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan demi menjaga kualitas layanan dan kepercayaan umat.
Namun, respons yang disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak terhadap kritik tersebut justru menuai kontroversi.
Pernyataan yang dinilai menggunakan diksi kurang pantas beredar luas di media sosial dan memantik reaksi dari berbagai kalangan, termasuk internal Muhammadiyah.
Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, menilai polemik ini tidak lagi semata soal perbedaan pandangan kebijakan, melainkan menyangkut sikap dan etika pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa kritik dari tokoh masyarakat seharusnya dijawab dengan argumen dan data, bukan dengan bahasa yang berpotensi menyinggung.
“Pejabat negara memikul tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Cara menyampaikan respons sama pentingnya dengan substansi kebijakan itu sendiri,” ujar Farid.
Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sikap pejabat terkait demi menjaga wibawa pemerintahan.
Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah ulama dan pengamat kebijakan publik.
Mantan Wakil Sekjen MUI, Kiai Ikhsan, mengingatkan bahwa urusan haji adalah persoalan sensitif yang menyentuh aspek ibadah dan kepercayaan umat, sehingga menuntut kehati-hatian, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam komunikasi publik.
Di sisi lain, polemik ini memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap tata kelola haji, terutama terkait transparansi, profesionalisme, dan mitigasi risiko layanan.
Kritik yang disampaikan Buya Anwar Abbas dinilai mencerminkan aspirasi sebagian publik agar penyelenggaraan haji dikelola secara lebih terbuka dan akuntabel.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Dahnil Anzar Simanjuntak terkait polemik tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di tengah kompleksitas pengelolaan haji, etika komunikasi pejabat publik memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan meredam kegaduhan yang tidak perlu.
