Jakarta EKOIN.CO –Solusi banjir menjadi sorotan utama dalam upaya penanggulangan bencana yang kerap melanda berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan komprehensif dan terintegrasi dianggap sebagai jalan terbaik, karena banjir bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga persoalan tata ruang, lingkungan, dan kesadaran masyarakat.
Gabung WA Channel EKOIN untuk update berita terkini
Banjir telah lama menjadi tantangan besar, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menemukan solusi jangka panjang.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk, tanggul, pompa air, hingga sistem drainase modern, terus digenjot. Contohnya, penambahan pompa air baru di Jakarta yang bertujuan mempercepat aliran air keluar saat curah hujan tinggi.
Solusi Banjir Lewat Infrastruktur
Normalisasi sungai menjadi langkah lain yang dinilai efektif. Sungai-sungai yang dangkal perlu dikeruk kembali dan alirannya diperlebar, sebagaimana dilakukan pada Sungai Ciliwung. Dengan aliran yang lancar, potensi banjir di kawasan padat penduduk dapat ditekan.
Selain itu, pembangunan sumur resapan dan biopori di kawasan permukiman maupun lahan terbuka menjadi penting. Cara ini dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga mengurangi genangan.
Banjir juga dipicu oleh minimnya ruang terbuka hijau. Oleh sebab itu, pembangunan kawasan yang ramah lingkungan perlu terus diperkuat agar air hujan tidak sepenuhnya mengalir ke jalan atau pemukiman.
Solusi Banjir Berbasis Sosial dan Lingkungan
Selain solusi struktural, penanganan banjir juga memerlukan pendekatan non-struktural. Penataan ruang berbasis mitigasi bencana perlu ditegakkan dengan melarang pembangunan di bantaran sungai dan area resapan air.
Edukasi masyarakat pun memegang peran vital. Budaya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan saluran air, serta partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dapat mengurangi risiko banjir.
Penguatan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi kunci. Pemerintah perlu menerapkan aturan tegas dan menindak pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama alih fungsi lahan resapan.
Rehabilitasi lingkungan, termasuk reboisasi di kawasan hulu, wajib dijalankan agar daya dukung alam terhadap air hujan kembali optimal. Langkah ini juga membantu memperbaiki kualitas udara dan menekan pemanasan global.
Sistem peringatan dini turut dibutuhkan untuk meminimalisasi dampak banjir. Dengan teknologi informasi yang cepat dan akurat, masyarakat bisa mendapat peringatan lebih awal dan memiliki waktu cukup untuk mengantisipasi.
Pada akhirnya, banjir di Indonesia merupakan akumulasi masalah puluhan tahun yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Solusi banjir hanya bisa tercapai melalui kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
