Jakarta,EKOIN.CO- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Ia menyoroti praktik merugikan di sejumlah BUMN yang justru menghambat kontribusi aset negara terhadap kesejahteraan masyarakat.
Gabung WA Channel EKOIN
Dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025), Prabowo menekankan komitmennya untuk membersihkan praktik yang dianggap merugikan dalam tubuh perusahaan milik negara.
Ia menyampaikan bahwa BUMN seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, kenyataannya, banyak perusahaan negara yang merugi meski mengelola sektor strategis dengan nilai aset besar.
Reformasi BUMN Jadi Prioritas
Prabowo menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah konkret dalam mendorong reformasi BUMN. “Saya marah kalau melihat BUMN kita rugi, sementara para pegawainya justru sejahtera. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya dalam pidato.
Menurutnya, hal ini mencerminkan adanya kesenjangan besar antara tujuan awal pendirian BUMN dengan realitas pengelolaan di lapangan. Oleh karena itu, reformasi BUMN akan dijadikan prioritas dalam agenda pemerintahannya.
Selain itu, Presiden menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis, tata kelola, hingga etika manajemen perusahaan milik negara.
KPK dan Kejagung Turut Mengusut
Untuk memperkuat upaya tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung (Kejagung) akan dilibatkan dalam mengusut dugaan penyimpangan. “Kita akan kerja sama dengan KPK dan Kejagung. Kita akan berantas semua bentuk penyimpangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah hukum diperlukan agar aset negara yang selama ini tersandera praktik tidak sehat dapat kembali memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengedepankan integritas hukum dan transparansi dalam tata kelola BUMN.
Dukungan publik terhadap rencana reformasi tersebut dinilai akan semakin besar, mengingat banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidakefisienan sejumlah BUMN.
Dengan pengawasan ketat dari lembaga hukum, pemerintah berharap praktik maladministrasi, nepotisme, hingga dugaan korupsi di tubuh perusahaan negara dapat ditekan secara signifikan.
Prabowo juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan efisiensi, bukan sekadar keuntungan pribadi.
Lebih jauh, reformasi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMN sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi.
Jika agenda reformasi berjalan sesuai rencana, BUMN diharapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi sekaligus simbol keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan reformasi BUMN akan ditentukan oleh transparansi, pengawasan ketat, serta partisipasi publik dalam mendukung perubahan positif tersebut.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
