Jakarta,EKOIN.CO-Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan sikapnya terkait dugaan adanya kader partainya yang meminta proyek distribusi pupuk. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta pada Senin, 29 September 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menolak keras adanya intervensi politik dalam urusan distribusi pupuk yang menurutnya adalah hak penuh petani.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Prabowo menyampaikan bahwa ada kader Gerindra yang mencoba mendekati Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk meminta pergantian distributor pupuk. “Ada, kader Gerindra yang pintar, dia datang ke Menteri Pertanian, dia bilang kalau bisa yang 27.000 diganti kader Gerindra saja,” ujarnya.
Menurut Prabowo, sikap tersebut jelas tidak bisa diterima. Ia menegaskan bahwa pupuk adalah kebutuhan dasar petani, sehingga distribusinya tidak boleh dipolitisasi atau dikuasai oleh pihak tertentu.
Prabowo Tolak Permintaan Kader
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Menteri Pertanian harus menolak segala bentuk permintaan serupa. “Pokoknya saya bilang enggak ada itu, enggak ada yang gantikan. Itu hak petani, mau petani milih PKS, milih Demokrat, enggak ada urusan,” tegasnya.
Sikap tegas ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin menjaga distribusi pupuk tetap netral, adil, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Baginya, kesejahteraan petani adalah prioritas utama.
Pernyataan tersebut juga menjadi sinyal bahwa Prabowo tidak mentolerir kader partainya yang mencoba mengambil keuntungan dari kebijakan pertanian.
Distribusi Pupuk Harus Transparan
Distribusi pupuk selama ini menjadi isu strategis dalam dunia pertanian Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan agar bantuan pupuk subsidi maupun non-subsidi dapat sampai ke tangan petani secara tepat sasaran.
Langkah tegas Prabowo dinilai sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik bahwa kebutuhan pupuk tidak boleh menjadi ajang perebutan politik.
Pernyataan ini juga mengingatkan bahwa distribusi pupuk harus dikelola dengan transparan. Petani di berbagai daerah berharap pemerintah terus mengawasi jalur distribusi agar tidak terjadi monopoli oleh kelompok tertentu.
Sejumlah kalangan menilai pernyataan Prabowo dapat menjadi pesan moral bagi partai politik agar tidak mengaitkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pupuk, dengan kepentingan partai.
Selain itu, ketegasan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak petani tanpa diskriminasi politik.
Pakar politik menilai, sikap Prabowo di hadapan kader partai lain dalam forum besar seperti Munas PKS adalah langkah strategis untuk menunjukkan komitmen kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat.
Dengan tegasnya pernyataan tersebut, publik semakin menaruh perhatian pada tata kelola distribusi pupuk di Indonesia, yang menjadi salah satu penopang penting bagi ketahanan pangan nasional.
( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
