Pangkalpinang, EKOIN.CO – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon bersama Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/9/2025). Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal dan memperkuat tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor timah yang menjadi komoditas strategis nasional. [Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Penertiban pertambangan ilegal timah
Dalam kunjungan tersebut, Tim Satgas PKH meninjau PT Trinindo Internusa, salah satu dari lima smelter pengolahan pasir timah yang telah resmi disita. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses hukum dan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prosedur.
Kasum TNI menegaskan, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik tambang ilegal yang merugikan negara maupun masyarakat. “Penertiban ini bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan bangsa,” ujarnya di sela kegiatan.
Kegiatan ini juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum serta pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menutup celah praktik pertambangan ilegal yang kerap merusak lingkungan.
Tata kelola sumber daya alam berkelanjutan
Selain meninjau lokasi smelter, Tim Satgas PKH juga berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat mengenai strategi pengelolaan timah secara legal dan berkelanjutan. Diskusi ini menyoroti pentingnya transparansi, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam.
Richard menambahkan, pengawasan di lapangan harus diperkuat agar tata kelola pertambangan berjalan sesuai ketentuan. “Keterlibatan masyarakat sangat krusial. Mereka yang paling merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang ilegal,” jelasnya.
Upaya penertiban ini dipandang sebagai momentum untuk membangun tata kelola timah yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pertambangan sebagai penggerak ekonomi nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Langkah penertiban juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Dengan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, investasi di sektor tambang diharapkan semakin sehat dan kompetitif.
Kepulauan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi timah dunia. Namun, aktivitas tambang ilegal masih menjadi persoalan besar yang mengancam pendapatan negara dan keberlanjutan lingkungan.
Kunjungan Kasum TNI dan Tim Satgas PKH dipandang strategis untuk memperkuat sinergi nasional dalam menjaga aset negara. Ke depan, pemerintah menargetkan tata kelola timah dapat menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam lainnya di Indonesia.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan timah tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologi di daerah penghasil tambang. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
