Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah memastikan kebijakan pemangkasan transfer ke daerah tidak akan mengurangi aliran dana untuk mendukung pembangunan dan layanan masyarakat. Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menyesuaikan penggunaan anggaran agar lebih efektif. Menurutnya, justru program untuk daerah meningkat secara signifikan sehingga ekonomi daerah tetap memiliki dukungan yang kuat.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Dalam keterangan resminya pada Rabu (1/10/2025), Purbaya menegaskan meskipun transfer ke daerah berkurang Rp200 triliun, program untuk daerah justru naik dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Dengan begitu, dana yang masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia tetap mengalami kenaikan secara bersih.
“Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto,” kata Purbaya.
Transfer daerah
Kebijakan transfer daerah ini dianggap sebagai langkah untuk mengefisiensikan alokasi anggaran negara. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat.
Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan bukan semata karena penghematan, tetapi adanya ketidaksesuaian anggaran yang harus diperbaiki. Pemerintah ingin memastikan daerah lebih optimal dalam penyerapan anggaran sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma.
Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun. Tambahan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Program pembangunan
Meski transfer dikurangi, program pembangunan daerah tetap diperkuat. Menurut Purbaya, strategi ini untuk menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya transfer, tetapi juga kualitas penggunaan anggaran di tingkat lokal.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran. Dengan pengelolaan yang bersih, pemerintah pusat lebih mudah mempertimbangkan penambahan dana.
“Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong akuntabilitas daerah. Pemerintah ingin agar setiap daerah tidak hanya mengandalkan transfer pusat, melainkan juga memperkuat kemampuan fiskalnya sendiri.
Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bisa terjaga sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Kebijakan ini juga mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengarahkan belanja negara agar lebih produktif. Transfer tetap menjadi instrumen penting, namun fokus pada efektivitas menjadi kata kunci.
Pemerintah pun membuka peluang untuk menambah transfer kembali jika kondisi penerimaan negara membaik, terutama dari sisi pajak. Dengan demikian, daerah yang menunjukkan kinerja baik berpeluang menerima alokasi lebih besar di masa mendatang.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak hanya menilai daerah dari jumlah transfer yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan mengelola anggaran untuk hasil yang maksimal.
Kebijakan transfer daerah yang lebih terarah ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Kebijakan pemangkasan transfer daerah tidak mengurangi dukungan fiskal secara keseluruhan karena program pembangunan justru meningkat. Langkah ini menjadi strategi untuk menjaga efektivitas anggaran.
Pemerintah memastikan APBN 2026 tetap memperkuat daerah melalui tambahan Rp43 triliun agar program prioritas berjalan. Dengan demikian, pembangunan daerah tetap berlanjut.
Efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian utama. Daerah dengan kinerja serapan anggaran yang baik memiliki peluang besar untuk memperoleh tambahan dana.
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kapasitas pengelolaan fiskal agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat.
Secara keseluruhan, strategi fiskal ini diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
