Jakarta, EKOIN.CO — Presiden Prabowo resmi lantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dalam rangka reshuffle kabinet, Rabu (8/10/2025). Pelantikan digelar di Istana Negara dan menandai berakhirnya masa jabatan Ribka Haluk yang kini mendapat penugasan baru. Keputusan ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas birokrasi dan arah kebijakan pemerintahan.
Upacara dimulai sekitar sore hari dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 32M Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri. Setelah itu, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan terhadap Wiyagus, diikuti oleh jajaran pejabat terkait.
Pelantikan ini tidak berdiri sendiri. Bersamaan, Prabowo juga melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Karena itu, reshuffle ini menjadi momentum penting bagi penyegaran struktur pemerintahan.
Akhmad Wiyagus lahir 23 September 1967 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1989 dan memiliki latar belakang di bidang reserse. Beberapa waktu lalu, ia menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) setelah melalui mutasi pada April 2025.
Sebelum itu, Wiyagus pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat sejak 27 Maret 2023 hingga April 2025, menggantikan posisinya sebagai wakil menteri. Keberadaannya di posisi strategis di tubuh Polri dipandang sebagai modal kuat dalam mengisi kursi Wamendagri.
Ribka Haluk, yang digantikan oleh Wiyagus, memiliki perjalanan panjang sebagai birokrat. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri sejak Oktober 2024. Keputusan pergeseran jabatan ini memberi ruang bagi pemerintahan untuk mengoptimalkan peran Wamendagri ke depan.
Dengan bergesernya wajah baru di Wamendagri, ada harapan agar kebijakan pemerintahan di bidang administratif dan otonomi daerah bisa makin responsif. Penunjukan Wiyagus mencerminkan keinginan untuk menghadirkan figur yang dekat dengan penegakan aturan dan disiplin birokrasi.
tantangan nyata menanti: koordinasi antara pusat dan daerah, pembenahan regulasi, serta integrasi kebijakan kemendagri dengan sektor lain. Wiyagus perlu segera menunjukkan kapabilitas dalam menghadapi dinamika politik dan kepentingan lokal yang kompleks.
Ke depan, publik akan menanti bagaimana kepemimpinan barunya dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan menjawab ekspektasi pelayanan publik yang semakin tinggi.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
