Jakarta, EKOIN.CO – Potensi besar sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus digali secara mendalam. Sektor ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati posisi yang membanggakan, yaitu peringkat ketiga dunia dalam peta ekonomi syariah global.
Kekuatan utama Ekonomi Syariah Indonesia saat ini terletak pada beberapa sektor. Sektor-sektor tersebut meliputi modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja di sektor halal food, keuangan syariah, serta media dan rekreasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, pada Rabu (8/10), memaparkan potensi pasar yang luar biasa. “Di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsumsinya sebesar USD20 miliar atau sekitar Rp289 triliun,” tutur Menko Airlangga.
Lebih lanjut, ia menyoroti industri makanan dan minuman. Airlangga mengatakan, “Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance karena kalau di Indonesia yang halal wajib.” Nilai seluruh value chain industri makanan-minuman termasuk produksinya, mencapai USD109 miliar atau Rp1000 triliun.
Menko Airlangga menyampaikan optimisme besar terhadap potensi pertumbuhan. “Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi PR kita bersama,” tegasnya. Target ambisius ini memposisikan Ekonomi Syariah Indonesia sebagai prioritas nasional.
Secara domestik, kinerja ekonomi syariah Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dan potensi yang terus membesar. Hal ini tercermin dari peningkatan pangsa usaha syariah dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, jumlah produk halal tersertifikasi melonjak pesat, ekspor produk halal semakin kompetitif, dan aset keuangan syariah tumbuh konsisten hingga mencapai lebih dari Rp10 ribu triliun pada tahun 2025.
Pemerintah secara resmi menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. “Fokusnya adalah memperkuat peran keuangan syariah, mengoptimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta membangun regulasi dan kelembagaan yang lebih kokoh,” jelas Menko Airlangga.
Tiga Strategi Kunci Memperkuat Ekonomi Syariah
Untuk memperkuat kemandirian dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintah merancang beberapa strategi komprehensif. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal secara terpadu.
Strategi pertama adalah memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema yang inovatif. Skema ini mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Bullion Bank. Penyaluran KUR Syariah selama sepuluh tahun terakhir (2015-2025) telah mencapai Rp75 triliun untuk 1,3 juta debitur.
Inovasi lain adalah Bullion Bank. Realisasi Bullion Bank sejak diluncurkan pada Februari 2025 sudah mencapai total 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif. Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang Indonesia sendiri mencapai hampir 110 ton emas per tahun.
“Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk Ekonomi Syariah Indonesia,” papar Menko Airlangga. Beliau juga menekankan pentingnya emas sebagai penyimpan nilai yang tahan guncangan ekonomi. “Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong,” jelasnya.
Strategi kedua adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah. Upaya ini dilakukan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) untuk perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia. Peningkatan literasi akan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem syariah.
Strategi ketiga adalah mempercepat digitalisasi. Percepatan ini diwujudkan melalui integrasi sistem SIHALAL dalam mempercepat pengajuan sertifikat halal. Sertifikat halal yang telah tercapai mencapai 5,9 juta di tahun 2025, dari target 10 juta sertifikat. Digitalisasi juga mencakup pengembangan platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar global.
“Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Menko Airlangga. Sinergi ketiga elemen ini menjadi kunci keberhasilan.
Inovasi dan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan
Pemerintah juga mendorong inovasi baru dengan sinergi seluruh stakeholder. Salah satu inovasi adalah pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah. Selain itu, ada perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non bank dan non residen. Langkah ini akan memperluas partisipasi publik dalam mendukung Ekonomi Syariah Indonesia dan keuangan syariah nasional.
Selain inovasi produk, pemerintah telah memfasilitasi empat Kawasan Industri Halal (KIH). Kawasan-kawasan tersebut berlokasi di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo. Pemerintah juga membangun Indonesia Islamic Financial Center (IIFC). Penyediaan infrastruktur ini diharapkan dapat menarik investasi dan memperkuat rantai pasok industri halal.
Acara Pembukaan ISEF 2025 turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Di antaranya adalah Anggota Komisi XI DPR RI, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua MUI, dan perwakilan negara sahabat. Kehadiran para stakeholder ini menandakan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi syariah.
Menko Airlangga Hartarto menutup paparannya dengan sebuah pernyataan filosofis. “Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga.
Kesimpulannya, Ekonomi Syariah Indonesia kini berada pada momentum krusial, menempati peringkat ketiga global dan menargetkan posisi pertama. Komitmen pemerintah tercermin dalam penetapan sektor ini sebagai prioritas nasional RPJPN 2025-2045, didukung oleh aset keuangan syariah yang mencapai lebih dari Rp10 ribu triliun.
Strategi komprehensif yang dicanangkan oleh Menko Airlangga Hartarto meliputi perluasan akses pembiayaan inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selain itu, peningkatan literasi melalui DNKI, serta percepatan digitalisasi melalui SIHALAL dan platform wakaf digital, menjadi pilar utama untuk mencapai target tersebut.
Pemanfaatan potensi emas sebagai underlying aset syariah dan pengembangan Kawasan Industri Halal menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun ekosistem yang kokoh dari hulu ke hilir. Upaya ini akan menciptakan value chain yang kuat dan berdaya saing global.
Secara keseluruhan, Ekonomi Syariah Indonesia dipandang bukan hanya sebagai aspek keagamaan, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sinergi seluruh stakeholder diharapkan dapat mewujudkan visi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
