Jakarta, Ekoin.co – Komisi XI DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Keponakan Presiden Prabowo ini akan menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.
Gagasan penting Thomas Djiwandono yang bikin Anggota Komisi XI memilihnya adalah pemikiran soal sinergi fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Thomas Djiwandono menyatakan ingin memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga. Inisiatif berbeda dibandingkan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kedua otoritas, yaitu pembagian beban (burden sharing) pada masa pandemi COVID-19.
“Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi,” kata Thomas di Gedung DPR, dikutip Selasa (27/1).
Kebijakan Moneter BI Akomodatif
Menurut Tommy, panggilan akrabnya, Indonesia tengah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga perlu sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dibandingkan masa pandemi.
Mengutip Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Thomas menyampaikan bahwa tugas pengelolaan likuiditas oleh bank sentral tidak hanya terkait dengan kebijakan moneter tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dan saat ini kebijakan moneter BI sangat akomodatif, ditandai dengan penurunan suku bunga (BI-Rate) yang signifikan yakni 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen saat ini.
“Namun, masih terjadi time lag transmisi penurunan BI-Rate,” jelasnya.
Untuk penurunan 1 persen BI-Rate, Thomas mencatat bahwa bunga kredit modal kerja turun 0,27 persen dalam 6 bulan dan paling banyak 0,59 persen dalam 3 tahun.
“Artinya, transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan. Karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan,” kata dia.
Sinergi fiskal dan moneter, kata Tommy, sebenarnya sudah terbangun dengan baik. Namun, sinergi ini bisa semakin diperkuat terutama melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Jadi, sinergi ini penting dalam menghadapi risiko. Kalau kita melihat kilas ke belakang di masa COVID-19, di situ ada burden sharing yang sangat membantu kita dan di mana Kemenkeu juga melakukan ekspansi fiskalnya. Tapi saat ini ada program-program pemerintah yang didukung oleh semua lembaga yang masuk dalam KSSK,” kata Thomas.
Semua Fraksi Sepak Thomas Deputi BI
Dalam keterangannya kepada media, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pilihan terhadap Thomas Djiwandono usai dilakukam rapat internal dengan rapat pimpinan Komisi XI bersama para pimpinan Kelompok Fraksi (Poksi).
“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (26/1).
Soal pertimbangan Komisi XI DPR atas keputusan ini, Misbakhun, menjamin Thomas merupakan figur yang bisa diterima oleh semua partai politik.
Selain itu, pemaparan Thomas dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) juga dinilai relevan dengan situasi saat ini di mana kebijakan moneter dan fiskal harus bersinergi lebih erat.
“Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun. (*)
