Jakarta, Ekoin.co — Nama Thomas AM Djiwandono akhirnya mengunci satu kursi strategis di Bank Indonesia. Tanpa voting, dan tidak ada perdebatan panjang, Komisi XI DPR RI sepakat secara musyawarah mufakat menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri.
Keputusan itu diambil cepat. Tak sampai satu jam. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut seluruh fraksi DPR dari delapan partai politik langsung satu suara. Tak ada resistensi berarti.
“Kurang lebih setengah jam kami bermusyawarah dan semuanya sepakat. Pak Thomas adalah figur yang bisa diterima semua partai politik,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Kesepakatan kilat ini menegaskan satu hal: Thomas bukan sekadar lolos uji kelayakan, tetapi juga lulus uji politik.
Dalam fit and proper test, Thomas dinilai piawai memaparkan strategi krusial: menjahit kembali benang merah antara kebijakan moneter dan fiskal—dua instrumen negara yang selama ini kerap berjalan beriringan tapi tak selalu seirama.
“Beliau menjelaskan dengan sangat baik bagaimana membangun sinergi moneter dan fiskal, termasuk pentingnya kelincahan (agility) dalam pengambilan keputusan,” ujar Misbakhun.
Isu ini menjadi sorotan karena tantangan ekonomi global dan domestik menuntut Bank Indonesia tak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan. BI dituntut gesit, adaptif, dan tetap presisi.
Namun, penetapan Thomas tak sepenuhnya steril dari kontroversi. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto sempat memantik kekhawatiran soal independensi bank sentral. Isu sensitif, mengingat BI adalah benteng terakhir stabilitas moneter.
Misbakhun buru-buru menepisnya.
“Bank Indonesia bekerja berdasarkan undang-undang dan prinsip kolektif kolegial. Keputusan tidak diambil oleh satu orang, tapi melalui Dewan Gubernur,” tegasnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam internal BI adalah hal biasa, namun keputusan final tetap diambil secara bersama di bawah kepemimpinan Gubernur BI.
Dengan pengesahan ini, Thomas Djiwandono resmi memasuki jantung pengambilan kebijakan moneter nasional. Tantangannya jelas: menjaga jarak dari politik praktis, sambil memastikan ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan global.
Publik kini menunggu bukan siapa yang mendukungnya, melainkan sejauh mana independensi BI benar-benar dijaga di era kekuasaan baru. (*)
