Jakarta, Ekoin.co – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyusun dan menetapkan roadmap digitalisasi layanan terintegrasi.
Langkah tersebut dinilai krusial guna menjawab tantangan kebutuhan masyarakat perkotaan yang kian kompleks dan dinamis di era digital.
Dorongan itu disampaikan Rano Karno saat membuka Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) PMI DKI Jakarta yang digelar di Gedung Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Ia menegaskan, sebagai kota megapolitan, Jakarta membutuhkan organisasi kemanusiaan yang modern, responsif, serta memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Menurut Rano, transformasi digital bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan agar layanan PMI dapat diakses secara lebih inklusif dan efektif oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mukerprov, kata dia, menjadi momentum strategis untuk memastikan arah kebijakan dan program PMI sejalan dengan dinamika kebutuhan warga Jakarta.
“PMI DKI Jakarta harus memperkuat transformasi menuju organisasi yang modern. Forum ini penting untuk memastikan langkah PMI benar-benar menjawab tantangan masyarakat hari ini,” ujar Rano Karno.
Ia menjelaskan, roadmap digitalisasi yang disusun PMI DKI Jakarta idealnya mencakup seluruh aspek operasional organisasi, mulai dari tata kelola administrasi hingga layanan teknis di lapangan.
Digitalisasi layanan donor darah diperlukan untuk memantau ketersediaan stok dan mempercepat distribusi, sementara sistem informasi terpadu juga dibutuhkan untuk memperkuat respons penanggulangan bencana.
Selain itu, pelayanan kesehatan masyarakat perlu didukung dengan integrasi data yang lebih rapi, serta pembinaan relawan harus ditopang oleh manajemen basis data yang terstruktur agar lebih efisien dan berkelanjutan.
Rano juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia agar transformasi digital berjalan optimal tanpa menghilangkan nilai dasar pengabdian kemanusiaan.
Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno turut menegaskan jati diri PMI sebagai organisasi kemanusiaan.
Ia mengingatkan bahwa PMI bukanlah tempat untuk mencari keuntungan, melainkan wadah pengabdian yang menuntut integritas, akuntabilitas, dan transparansi tinggi, terutama dalam pengelolaan dana.
“PMI adalah tempat pengabdian, bukan tempat mencari kekayaan. Ini tugas mulia, sehingga setiap dukungan dan pendanaan yang diterima harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum,” tegasnya. (*)
