Jakarta,Ekoin.co – Proyek Strategis Nasional (PSN) Lumbung Pangan atau Food Estate kembali memicu polemik.
Sorotan kali ini tertuju pada pola penggunaan anggaran tahun 2025 yang dilaporkan telah mulai diserap untuk membiayai kegiatan sejak 2024.
Praktik tersebut dinilai tidak lazim dan berpotensi melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa penggunaan anggaran lintas tahun tanpa landasan yang kuat membuka risiko hukum serius, mulai dari maladministrasi hingga potensi kerugian negara dalam skala besar.
Selain menabrak asas kehati-hatian fiskal, pola ini dinilai dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola proyek strategis nasional.
Dalam kerangka hukum keuangan negara, setiap belanja pemerintah wajib mengikuti tahun anggaran berjalan.
Pemanfaatan anggaran masa depan untuk membiayai kegiatan tahun sebelumnya dinilai berisiko menciptakan celah serius dalam sistem pengawasan dan audit.
“Ketika anggaran tahun mendatang digunakan lebih awal, potensi penyimpangan administratif menjadi sangat tinggi. Kondisi ini akan menyulitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menelusuri aliran dana serta menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran,”.
Risiko kerugian yang mengintai pun dinilai berlapis. Dari sisi efisiensi, proyek Food Estate sebelumnya telah menyisakan catatan kelam berupa gagal panen dan lahan yang terbengkalai.
Menggelontorkan dana lebih awal tanpa evaluasi menyeluruh atas kegagalan tersebut berpotensi memperbesar pemborosan uang negara.
Dampak ekologis juga menjadi perhatian serius. Pembukaan lahan skala besar di wilayah yang tidak sepenuhnya sesuai untuk pertanian intensif telah memicu degradasi lingkungan.
Kerusakan ekosistem ini menjadi “biaya tersembunyi” yang sulit dipulihkan, bahkan dengan tambahan anggaran rehabilitasi sekalipun.
Tak kalah penting, persoalan transparansi anggaran turut memicu krisis kepercayaan publik.
Ketidakjelasan tata kelola proyek Food Estate membuat masyarakat mempertanyakan tujuan sesungguhnya PSN ini—apakah benar untuk memperkuat ketahanan pangan atau sekadar proyek ambisius tanpa peta jalan yang matang.
Sejumlah ekonom menyarankan pemerintah mengkaji ulang arah kebijakan dengan memperkuat pertanian rakyat.
Perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, serta stabilisasi harga di tingkat petani dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan memaksakan proyek Food Estate yang terus menuai kontroversi.
Kontroversi anggaran 2025 ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun di atas fondasi tata kelola keuangan yang rapuh.
Tanpa transparansi, evaluasi, dan perencanaan yang matang, proyek besar tersebut berisiko meninggalkan warisan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.
