Bandung, Ekoin.co – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menunjukkan taringnya saat menyambangi kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padalarang, Kabupaten Bandung, Rabu (28/1/2026).
Kunjungan ini berubah menjadi ajang “sidang” lapangan untuk menguliti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan manipulasi dan carut-marutnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyindir keras manajemen BRI yang seolah-olah berprestasi namun menyimpan potensi kesalahan penyajian laporan keuangan yang fatal.
Ia menyoroti adanya dugaan penggelembungan (overstated) maupun pengurangan (understated) data keuangan yang bisa menyesatkan pengawasan negara.
“Yang saat ini kita fokuskan itu di dalam penyelesaian tentang tindak lanjut yang harus dilakukan BRI, khususnya waktu itu tentang potensi kemungkinan adanya overstated maupun understated dalam laporan keuangan,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut dengan nada menyindir.
Lebih pedas lagi, Andreas mempertanyakan efektivitas subsidi bunga KUR yang nilainya sangat fantastis namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat kecil.
Alih-alih membantu akses modal, penyaluran KUR di BRI justru dipenuhi temuan penyimpangan yang mencoreng prinsip kehati-hatian perbankan.
“Subsidinya besar, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga ternyata kok yang ada itu temuan,” sindirnya lagi.
Hasil audit BPK RI sendiri memang mencatat sejumlah rapor merah bagi BRI, mulai dari potensi kelebihan pencatatan pendapatan subsidi bunga hingga indikasi pengelolaan kredit yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian.
Melalui kunjungan ini, BAKN DPR RI memberikan peringatan keras agar BRI segera membersihkan “borok” administrasinya demi menyelamatkan uang negara.
