Jakarta, Ekoin.co — Eskalasi ketegangan geopolitik global, perang tarif, serta menguatnya arus proteksionisme internasional kian memberi tekanan serius terhadap rantai pasok dunia.
Pemerintah menilai, dalam situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, ketahanan sistem logistik nasional menjadi kunci utama untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia sekaligus meredam dampak guncangan eksternal.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa sektor logistik hampir selalu menjadi lini pertama yang terdampak setiap kali terjadi dinamika geopolitik global.
Dampaknya bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi langsung pada lonjakan biaya ekonomi.
“Begitu terjadi gejolak global, logistik dan supply chain adalah sektor yang paling awal terguncang. Ongkosnya mahal dan jika tidak dikelola dengan baik, akan menggerus daya saing nasional,” ujar Susiwijono dalam forum Economic Outlook 2026, Kamis (29/1/2026), di Jakarta.
Forum tersebut digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) bertema “2 Dekade Bersama APJP untuk Indonesia: Membangun Kemandirian Ekonomi dan Mewujudkan Asta Cita”, yang diikuti pelaku usaha, kementerian/lembaga, asosiasi, dan media secara hybrid.
Menurut Susiwijono, logistik kini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai aktivitas distribusi barang, melainkan telah menjadi penopang strategis pembangunan ekonomi nasional.
Pemerintah saat ini menggerakkan pertumbuhan melalui tiga mesin utama, yakni revitalisasi ekonomi konvensional, pengembangan ekonomi baru berbasis teknologi, serta peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.
“Tanpa sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berbiaya rendah, ketiga mesin pertumbuhan tersebut tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, efisiensi logistik merupakan fondasi stabilitas makroekonomi, iklim investasi, hingga daya beli masyarakat. Karena itu, peran pelaku usaha logistik dan kepabeanan menjadi semakin krusial.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyoroti peran strategis APJP sebagai mitra kebijakan.
Asosiasi ini menaungi perusahaan pemegang fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO) yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan risiko rendah dalam aktivitas perdagangan internasional.
“Ke depan, APJP diharapkan tidak hanya memperlancar arus barang, tetapi juga aktif memberi kontribusi pemikiran dan rekomendasi kebijakan berbasis pengalaman dunia usaha,” kata Susiwijono.
Meski tantangan global semakin kompleks, pemerintah tetap optimistis terhadap fundamental ekonomi nasional.
Stabilitas sektor keuangan dan sistem perlindungan sosial dinilai menjadi bantalan penting, dengan catatan sistem logistik nasional mampu bergerak cepat, efisien, dan adaptif menghadapi perubahan global.
