Jakarta, Ekoin.co — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali pada kisaran 2,5±1 persen sepanjang 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar Kamis (29/1/2026).
Langkah ini menjadi strategi antisipatif menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan agenda pembangunan Asta Cita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pengendalian harga pangan menjadi kunci utama stabilitas inflasi tahun depan.
Pemerintah menargetkan inflasi kelompok volatile food berada pada rentang 3–5 persen.
“Penguatan koordinasi pusat dan daerah terus dilakukan, terutama untuk menjaga pasokan antarwilayah melalui peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan bawang putih,” ujar Airlangga.
Selain pangan, pemerintah juga mencermati komponen administered prices agar kebijakan harga yang diatur negara tidak menekan daya beli masyarakat.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah menyiapkan stimulus terukur untuk kuartal I-2026 guna meredam lonjakan harga akibat faktor musiman, cuaca ekstrem, dan imported inflation.
Stimulus tersebut meliputi diskon tarif transportasi dan tol, penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1–4, serta penguatan distribusi logistik di wilayah terdampak bencana.
Capaian inflasi 2025 yang tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan dinilai menjadi indikator kuat efektivitas sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Ke depan, TPIP akan meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera sebagai penguatan program sebelumnya, disertai penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada Juni 2026.
