Ekoin.co – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai memainkan strategi penarikan utang secara agresif sejak awal 2026.
Skema front loading menarik utang besar di awal tahun dilakukan untuk menutup lonjakan belanja negara di tengah penerimaan pajak yang mengalami shortfall signifikan hingga sekitar 13 persen.
Mengacu pada laporan siniar Tempo “Jelasin Dong!”, total utang pemerintah diperkirakan telah menembus Rp9.600 triliun.
Angka tersebut melonjak hampir Rp1.000 triliun sejak Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024 dan kini bergerak menuju ambang psikologis Rp10.000 triliun yang kerap menjadi perhatian pasar.
Lonjakan utang ini tidak lepas dari dorongan belanja negara yang kian ekspansif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran hingga Rp268 triliun, sementara sektor pertahanan memperoleh alokasi jumbo yang jika digabung dengan dana diskresi di Bendahara Umum Negara nilainya melampaui Rp300 triliun.
Di saat bersamaan, indikator keseimbangan primer justru mencatat defisit sekitar Rp30 triliun, menandakan pemerintah mulai bergantung pada utang baru untuk membayar bunga utang lama.
Situasi tersebut memunculkan kembali istilah klasik “gali lubang tutup lubang” dalam pengelolaan fiskal. Utang tidak lagi sepenuhnya diarahkan untuk ekspansi produktif, melainkan untuk menjaga likuiditas APBN agar tetap berjalan.
Di tengah tekanan fiskal, wacana menghidupkan kembali model “Anggaran Berimbang” ala Orde Baru ikut mengemuka.
Dalam skema ini, utang dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan sehingga secara administratif defisit APBN dapat terlihat mendekati nol.
Namun, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan kondisi fiskal riil dan menurunkan transparansi anggaran.
Pasar keuangan mulai merespons sinyal tersebut dengan hati-hati. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan dalam beberapa hari terakhir, seiring evaluasi lembaga keuangan global termasuk Morgan Stanley yang menyoroti aspek likuiditas dan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.
Tekanan semakin terasa ketika beban pembayaran pokok utang diproyeksikan mencapai sekitar Rp800 triliun per tahun dalam tiga tahun ke depan.
Ruang fiskal pun kian menyempit. Porsi belanja modal untuk infrastruktur tercatat turun di bawah 10 persen dari total APBN, sementara belanja bunga dan cicilan utang mendekati 20 persen.
Tanpa pengendalian belanja yang lebih selektif dan pengelolaan utang yang transparan, para pengamat menilai akumulasi kewajiban ini berpotensi menjadi “bom waktu” fiskal. Bebannya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang dalam bentuk ruang pembangunan yang semakin terbatas.
