Ekoin.co — Pemerintah Indonesia mengambil langkah luar biasa menyikapi guncangan serius di pasar modal nasional yang terjadi pada akhir Januari 2026.
Setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga sekitar 8 persen dalam dua hari perdagangan, yakni Rabu–Kamis (28–29/1/2026), krisis tersebut berujung pada pengunduran diri sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Merespons situasi tersebut, pemerintah menjalankan dua strategi besar secara paralel: penegakan hukum agresif di sektor pasar modal dan konsolidasi politik nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Di sektor hukum, Satuan Tugas (Satgas) khusus yang dibentuk pemerintah mulai melakukan penyelidikan intensif terhadap dugaan praktik manipulasi pasar atau yang dikenal sebagai “saham gorengan”.
Fokus penyelidikan diarahkan pada transaksi tidak wajar di sejumlah saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang menunjukkan lonjakan dan kejatuhan harga ekstrem dalam waktu singkat.
Pemerintah menilai praktik spekulatif semacam ini berkontribusi besar memicu kepanikan investor, khususnya investor ritel.
Penindakan tegas terhadap para pelaku manipulasi pasar diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik dan investor global terhadap integritas pasar keuangan Indonesia.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga menggerakkan strategi konsolidasi nasional.
Pada Jumat malam (30/1/2026), Presiden menggelar pertemuan tertutup di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, dengan sejumlah tokoh masyarakat dan cendekiawan kritis.
Pertemuan tersebut berlangsung sebagai forum dialog terbuka di tengah tekanan ekonomi yang kian menguat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pertemuan itu bukan manuver politik, melainkan upaya menyerap pandangan strategis terkait kedaulatan ekonomi dan pembenahan sistem keuangan negara.
Langkah ini dinilai penting, terlebih pemerintah juga tengah menyoroti dugaan kebocoran dana di Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang nilainya mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Pemerintah mengirimkan pesan tegas bahwa dalam menghadapi tekanan spekulasi global, tidak ada lagi sekat oposisi formal.
Seluruh kekuatan bangsa politik maupun intelektual didorong untuk bersatu demi melindungi ekonomi rakyat dan memastikan sistem keuangan nasional kembali sehat, transparan, dan berdaulat.
