Tanjung Selor, EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menandatangani kesepakatan bersama serta perjanjian kerja sama strategis dalam bidang pengawasan kolaboratif lintas sektoral, Senin (14/7). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kalimantan Utara.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dan Plt. Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji, Ak., M.M.i. Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si turut hadir mendampingi jalannya proses penandatanganan tersebut.
Tujuan utama kerja sama ini adalah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kalimantan Utara. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengawasan bisa dilaksanakan lebih efektif dan terintegrasi lintas sektor.
Gubernur Zainal dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menyebut pengawasan sebagai elemen strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Peran Strategis Pengawasan dalam Tata Kelola
Lebih lanjut, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pengawasan tidak sekadar menjadi alat pemantau, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin akuntabilitas serta integritas dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah.
“Pengawasan merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kita harus memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan pentingnya pengawasan yang berbasis data dan bersifat edukatif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembangunan di masa depan. Menurutnya, hal ini akan membantu transformasi Kaltara berjalan lebih terarah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat kerja saja, tetapi juga perlu sistem kontrol dan evaluasi yang baik agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam jalur yang benar,” tambah Gubernur.
Dirinya juga mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara agar dapat menjalin kerja sama dengan BPKP secara optimal demi perbaikan kualitas layanan publik di daerah.
Sinergi Pemprov Kaltara dan BPKP
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Zainal mengungkapkan harapannya agar kolaborasi ini dapat membentuk ekosistem pengawasan yang lebih adaptif. Ia menilai kerja sama lintas sektor dan lintas fungsi merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern.
“Jangan melihat pengawasan sebagai momok, tetapi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPKP atas keterlibatannya dalam mendorong pengawasan pemerintahan yang profesional dan independen. Baginya, ini merupakan langkah maju dalam membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan kesepakatan bersama dan kolaborasi ini, semoga dapat menjadi bagian penting dari upaya besar kita bersama untuk membangun daerah kita yang tercinta, menuju Kaltara yang semakin maju, makmur dan berkelanjutan,” kata Gubernur Zainal.
Gubernur mengajak semua pihak untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, responsif, dan terbebas dari penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutupnya.
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjunjung prinsip transparansi. Kolaborasi lintas institusi diyakini akan memperkuat kapasitas pengawasan internal di tubuh pemerintah daerah.
Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan, langkah ini dinilai sebagai strategi pencegahan yang tepat. Dengan pelibatan BPKP, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir melalui pendekatan preventif dan sistematis.
Sementara itu, BPKP Kaltara akan menjalankan peran sebagai mitra pengawasan eksternal yang turut memberikan masukan terhadap kinerja dan realisasi program-program strategis pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan menjadi model dalam pengawasan terintegrasi.
Pemprov Kaltara menargetkan kerja sama ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh di semua sektor pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perangkat daerah akan dibekali panduan teknis untuk pelaksanaan pengawasan bersama ini.
Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci untuk menghadirkan kebijakan publik yang berdampak luas dan merata. Inisiasi dari Gubernur Zainal menunjukkan upaya konkret untuk membangun sinergi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.
Melalui pendekatan berbasis data dan evaluasi menyeluruh, pengawasan diharapkan menjadi budaya kerja baru yang memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang modern.
Langkah konkret seperti ini juga menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Keberadaan sistem pengawasan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Kerja sama ini dapat menjadi titik awal pembentukan sistem pengawasan daerah yang berkelanjutan. Apabila berhasil diimplementasikan, Kalimantan Utara berpeluang menjadi rujukan dalam pengembangan model pengawasan kolaboratif nasional.
Penerapan pengawasan kolaboratif sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini. Pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan lembaga pengawas untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap kebijakan. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran pembangunan.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, pelibatan pihak ketiga seperti BPKP akan membantu memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menggantungkan sistem pengawasan pada audit pasca kegiatan, tetapi mulai mengedepankan pencegahan melalui pendampingan dan pengawasan real-time. Budaya pengawasan harus melekat sejak perencanaan hingga pelaporan.
Kerja sama dengan BPKP perlu terus diperluas, termasuk dalam pelatihan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah. Dengan begitu, pengawasan akan menjadi bagian integral dari sistem kerja organisasi, bukan sekadar formalitas administratif.
Dukungan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan kerja sama ini. Masyarakat pun perlu dilibatkan secara aktif melalui pengawasan publik dan partisipasi dalam evaluasi layanan. Transformasi tata kelola tak bisa berjalan sendiri.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
