Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II tahun 2025 melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar Jumat (25/7) di Jakarta.
Dalam rakor tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memacu indikator utama ekonomi nasional. “Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, kita perlu mendorong faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi,” ungkap Rachmat.
Ia menyoroti pentingnya menjaga konsumsi masyarakat, mendorong produktivitas nasional, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas sebagai strategi jangka pendek. Rachmat juga menekankan pentingnya penguatan pasokan pangan guna meredam risiko inflasi musiman.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin langsung rakor yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Mereka membahas capaian dan strategi kebijakan fiskal dan non-fiskal pada paruh kedua 2025.
Rangkaian kebijakan ekonomi ini diharapkan menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Dua Paket Stimulus Ekonomi Dorong Konsumsi
Sepanjang tahun berjalan, pemerintah telah menggelontorkan dua paket stimulus ekonomi. Paket Stimulus Ekonomi I diluncurkan pada Januari hingga Februari 2025. Insentif tersebut mencakup diskon listrik, bantuan konsumsi rumah tangga, dan PPN ditanggung pemerintah untuk bahan pokok.
Selain itu, kebijakan fiskal tersebut juga memberi insentif pajak bagi pelaku UMKM dan pekerja dengan penghasilan rendah. Pemerintah menargetkan stimulus ini langsung berdampak terhadap konsumsi rumah tangga.
Paket Stimulus Ekonomi II yang dirilis pada Juni hingga Juli 2025 memperluas cakupan bantuan. Diskon tarif transportasi umum dan tol diberikan guna mendorong mobilitas masyarakat dan dunia usaha.
Tak hanya itu, program tambahan bantuan pangan dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperpanjang. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga tetap diberlakukan hingga akhir 2025.
Kebijakan-kebijakan ini dirancang secara terukur dengan mempertimbangkan tekanan fiskal dan kapabilitas belanja negara.
Program Prioritas Dorong Efek Ganda Ekonomi
Sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat terus diakselerasi untuk mendorong konsumsi dan penyerapan tenaga kerja.
Hingga awal Juli 2025, program MBG telah menjangkau lebih dari 5,59 juta penerima manfaat di berbagai wilayah. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.
Menteri Rachmat mengingatkan perlunya langkah antisipatif terhadap potensi lonjakan permintaan bahan pangan akibat program MBG. “Penguatan rantai pasok pangan nasional perlu menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Pemerintah mendorong investasi dalam rantai pasok pertanian, distribusi pangan, dan pengolahan hasil panen untuk menjaga pasokan tetap stabil.
Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Perdagangan, serta BUMN logistik guna menjaga pasokan dan harga pangan terkendali.
Perumahan dan Pariwisata Jadi Motor Ekonomi Baru
Sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendorong investasi padat karya dan pembukaan lapangan kerja baru. Menteri Perumahan Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rumah rakyat terus dipercepat di wilayah strategis.
Pemerintah juga menggarap momentum libur akhir tahun dengan memaksimalkan sektor pariwisata. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menargetkan peningkatan wisatawan domestik hingga 12 persen selama periode Natal dan Tahun Baru.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebut pelaku UMKM pariwisata didorong mengakses bantuan digitalisasi dan promosi melalui platform daring. “Kami dukung UMKM kreatif masuk ke ekosistem digital pariwisata,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan BUMN dipacu untuk memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata utama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor padat karya tetap dipertahankan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan inklusif.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga Diperkuat
Rakor terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria.
Setiap kementerian diberikan target realisasi program dan diminta menjaga akuntabilitas pelaksanaan di lapangan. Evaluasi mingguan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.
Rencana kerja semester II 2025 diarahkan pada penguatan belanja pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan daya serap anggaran pembangunan daerah tertinggal.
Program padat karya dan subsidi produktif menjadi andalan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi ketimpangan.
Kebijakan ekonomi nasional terus disesuaikan dengan dinamika global dan tantangan domestik seperti perubahan iklim, harga komoditas, dan ketegangan geopolitik internasional.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan stimulus fiskal, penguatan program prioritas, dan kolaborasi lintas sektor. Strategi ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan.
Dua paket stimulus ekonomi tahun 2025 telah diluncurkan untuk mendukung konsumsi rumah tangga dan investasi publik. Di saat yang sama, program-program seperti MBG dan perumahan rakyat diproyeksikan memberi efek berganda pada pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.
Dengan mengoptimalkan sektor perumahan dan pariwisata, serta menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan, pemerintah berharap dapat mempertahankan momentum ekonomi nasional hingga akhir 2025.(*)
