Jakarta, Ekoin.co – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menetapkan mekanisme resmi bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ingin mengajukan pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025 yang memuat langkah-langkah dan syarat pengajuan persetujuan pinjaman KDMP ke bank.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menurut Yandri, proses dimulai ketika Ketua Pengurus KDMP menyampaikan permohonan persetujuan kepada Kepala Desa dengan disertai proposal bisnis. Proposal ini menjadi dasar penilaian dan pembahasan di tingkat desa sebelum diajukan ke bank.
“Persetujuan pinjaman. Ketua pengurus KDMP menyampaikan permohonan persetujuan kepada Kepala Desa atas usulan pinjaman kepada bank, yang disertai proposal bisnis,” ujar Yandri di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Proposal tersebut minimal memuat rencana kegiatan usaha, anggaran biaya untuk belanja modal atau operasional, tahapan pencairan pinjaman di luar persyaratan bank, serta rencana pengembalian pinjaman. Jenis usaha yang dapat diajukan meliputi kegiatan kantor, pengadaan bahan pokok, klinik desa, apotek desa, pergudangan, cold storage, logistik, hingga simpan pinjam.
Proses Musyawarah Desa
Setelah proposal diajukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan musyawarah desa khusus atau musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati usulan pinjaman serta dukungan pengembalian pinjaman KDMP. Musyawarah ini mengacu pada proposal rencana bisnis yang diusulkan oleh KDMP.
BACA JUGA
Kejagung Tetapkan IKL Sritex Tersangka Korupsi
“Jadi nanti KDMP mengajukan proposal kepada kepala desa, tapi kepala desa belum bisa memutuskan,” kata Yandri. Ia menekankan pentingnya pembahasan kolektif agar keputusan yang diambil mewakili kepentingan seluruh warga desa.
Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara yang mencantumkan besaran maksimal pinjaman dan bentuk dukungan pengembalian pinjaman. Data yang digunakan harus akurat sesuai kondisi desa setempat.
“Misalnya diajukan usaha gas elpiji, jumlah pemakai dihitung berdasarkan penduduk desa setempat. Tidak boleh memasukkan desa tetangga atau memarkup jumlah pemakai,” jelas Yandri.
Berdasarkan berita acara tersebut, Kepala Desa membuat surat persetujuan pinjaman KDMP sebagai salah satu syarat pengajuan pinjaman ke bank. Pihak Himbara hanya akan memproses pinjaman jika dokumen persetujuan ini lengkap dan sesuai ketentuan.
Pengaturan Risiko dan Kepatuhan
Permendes Nomor 10 Tahun 2025 juga mengatur langkah antisipasi apabila terjadi angsuran macet. Kepala Desa diwajibkan membuat surat kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) untuk memotong dana desa sesuai ketentuan.
“Aturan ini memastikan proses pinjaman dilakukan transparan dan melibatkan semua unsur desa, agar tepat sasaran dan meminimalisir risiko,” tegas Yandri.
Ia menambahkan bahwa mekanisme ini dirancang untuk menghindari praktik penyalahgunaan dana pinjaman dan memastikan keberlangsungan usaha yang dibiayai.
Dengan adanya mekanisme baku, diharapkan KDMP dapat mengakses pembiayaan dari bank secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan berbagai pihak di tingkat desa, mulai dari pengurus KDMP, Kepala Desa, BPD, hingga warga, menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas.
Langkah ini juga menjadi instrumen untuk mendukung penguatan ekonomi desa melalui pembiayaan yang sehat dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Dalam jangka panjang, regulasi ini diharapkan mampu mempercepat perkembangan usaha produktif di desa dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, pelaksanaan aturan ini akan menjadi tolok ukur bagi pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.
Pemerintah desa diimbau untuk memahami secara detail ketentuan yang tertuang dalam Permendes tersebut agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai pedoman.
Sebagai saran, penting bagi KDMP untuk menyiapkan proposal bisnis yang realistis dan berbasis data agar peluang persetujuan pinjaman lebih besar.
Kepala Desa dan BPD sebaiknya mengedepankan prinsip keterbukaan dalam proses musyawarah agar setiap keputusan mendapat dukungan penuh dari warga.
Pihak bank juga diharapkan memberikan pendampingan teknis kepada KDMP terkait persyaratan dan pengelolaan pinjaman untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah.
